Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan sekitar 112 paket lelang tahun ini ditunda karena adanya penundaan pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan. Bahkan untuk provinsi Sumbar pemotongan anggaran mencapai Rp228 miliar.
Muhammad Yani, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setprov Sumbar, menyebutkan dari paket lelang yang batal tersebut juga terdapat pembangunan infrastruktur di dalamnya seperti jalan, bangunan, dan infrastruktur lainnya.
“Dampaknya besar, banyak proyek pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan jadi ditunda dulu,” katanya, Minggu (13/11/2016).
Menurutnya, penundaan pencairan anggaran itu juga membuat pejabat di daerah ragu-ragu untuk melakukan lelang proyek, karena tidak adanya kepastian pencairan anggaran.
Meski ada lelang sejumlah proyek di daerah itu, Yani meyakini serapan anggaran masih sesuai target yang dipatok pemerintah. “Kalau serapan anggaran kami yakin maksimal. Cuma, proyek yang direncanakan di awal tahun, jadi tidak sesuai dengan perkiraan,” ujarnya.
Adapun, sampai Oktober 2016, realisasi serapan anggaran pemprov Sumbar sudah mencapai 57,64% masih lebih rendah dari target 64,75%. Secara keseluruhan serapan keuangan ditarget mencapai 94,25% pada penghujung Desember.
Adapun realisasi fisik sudah mencapai 59,69% dari target 59%, dengan target keseluruhan di akhir tahun mencapai 96,50%. Secara umum, realisasi APBD Sumbar mencapai Rp2,7 triliun, dari pagu anggaran Rp4,79 triliun tahun ini.
Sementara itu, lembaga di lingkungan Pemprov Sumbar yang mencatatkan realisasi tertinggi yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mencapai serapan keuangan 74,11% dan fisik 79,60%. Adapun realisasi terendah tercatat di Biro Binsos dengan realisasi keuangan baru 28,98% dan realisasi fisik sebesar 40%.
