Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

REI Perjuangkan Subsidi Untuk Kelompok Menengah

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Eddy Hussy mengatakan pihaknya tengah memperjuangkan serta mengusulkan kepada pemerintah agar dapat memberikan subsidi bagi kelompok menengah.
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy (kiri)./Bisnis.
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy (kiri)./Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA -  Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Eddy Hussy mengatakan pihaknya tengah memperjuangkan serta mengusulkan kepada pemerintah agar dapat memberikan subsidi bagi kelompok menengah.

"Subsidi melalui Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selain diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, seharusnya juga diberikan kepada masyarakat berpendapat menengah seperti para pekerja di kota-kota besar," kata Eddy di Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Eddy dalam diskusi dengan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Perumahan Rakyat (forwapera) mengatakan selama ini yang menjadi sasaran subidi adalah masyarakat dengan penghasilan Rp4,5 juta ke bawah, sementara masyarakat dengan penghasilan Rp4,5 juta sampai Rp7 juta juga banyak yang membutuhkan rumah.

"Kalau penghasilan di bawah Rp4,5 juta bunga disubsidi sampai dengan 5 persen, namun untuk kelompok menengah bunganya KPR bisa di atasnya misal 6-7 persen," kata Eddy.

Eddy mengatakan dengan subsidi sebesar itu maka kelompok menengah akan lebih mudah membeli hunian di kota-kota besar seperti apartemen yang harganya saat ini sudah sekitar Rp250 - 300 juta.

"Kalau mereka membeli Rp120-144 juta yang ditujukan bagi segmen MBR lokasinya akan terlalu jauh. Padahal kelas/ kelompok menengah ini sebagian besar berkerja di kota-kota besar," ujar Eddy.

Eddy juga tengah merumuskan solusi KPR bagi kelompok menengah yang berkerja di sektor informal yang juga banyak di kota-kota besar untuk nantinya diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dapat direalisasikan.

Eddy menyampaikan diujung akhir kepengurusannya sebelum penyelenggaraan Munas REI ke-15 untuk menetapkan kepengurusan yang baru, dirinya berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan di sektor properti khususnya perumahan.

Eddy juga mendengar kabar positif pemerintah akan memberikan subsidi bagi uang muka, kalau bisa 15 sampai 25 persen tentunya sangat bagus tanpa harus mengganggu arus kas di bank penyalur KPR.

Eddy mengatakan menjelang akhir jabatannya dirinya siap untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban termasuk seluruh program REI yang telah direalisasikan, serta masih harus dijalankan untuk tiga tahun ke depan. Eddy juga menyampaikan keberhasilan pemerintah meraih target amnesti pajak bahkan meraih peringat pertama dibanding negara lain sangat dirasakan di sektor properti, dampak yang dirasakan dalam waktu dekat akan banyak proyek baru yang berarti juga akan menggerakan sektor-sektor lain.

Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya investor-investor asing masuk ke sektor properti seperti Toyota yang ikut membangun rumah dengan sasaran kalangan menengah, kehadiran mereka juga ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi, jelas Eddy.

Eddy juga menyampaikan apresiasi dihapuskannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk hunian di bawah Rp2 miliar seperti yang telah diterapkan Pemprov DKI, kebijakan ini sangat membantu untuk penyediaan rumah dengan harga terjangkau.

Sedangkan Wakil Ketua Umum REI, Djoko Slamet Utomo menambahkan pihaknya juga telah memberikan masukan agar pemerintah lebih memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan subsidi melalui FLPP.

"Saya kira kalau untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak perlu harus menyertakan NPWP dan SPT. Kebijakan ini justru menghambat bagi mereka untuk mendapatkan KPR bersubsidi," ujar Djoko.

Djoko juga menyampaikan bocoran dari Kementeria PUPR bahwa penyederhaan perizinan di sektor properti tidak lama lagi akan terbit petunjuk dan pelaksanaannya, peraturan terkait hal tersebut telah ditandatangani presiden.

"Selama ini kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasiitas kredit konstruksi perbankan selama izin-izin di sektor properti belum disederhanakan dan dipermudah," paparnya.

Sementara Sekjen DPP REI, Harry Raharta melihat iklim properti saat ini sudah jauh membaik diperkirakan pertumbuhannya berkisar 8 - 10 persen, sedangkan pertumbuhan KPR/ KPA berdasarkan data BI tumbuh 6 persen lebih, di bawah pertumbuhan 2015 9 persen.

Harry mengatakan dengan sinyal pertumbuhan tersebut berarti akan terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap ekonomi di daerah, karena industri-indutri pendukung juga ikut mengalami dampak positif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper