Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani meyakini gelaran "Indonesia Infrastructure Week" yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center 9-11 November bisa menjadi ajang perdagangan yang menarik investor dalam dan luar negeri.
"Kami meyakini dari acara Indonesia Infrastructure Week ini akan terjadi suatu perdagangan, investasi di bidang infrastruktur," kata Rosan di Jakarta, Rabu.
Rosan mengemukakan peran swasta nasional maupun investor luar negeri kontribusinya sangat diperlukan dalam pembangunan Indonesia ke depannya untuk menutupi kekurangan pembiayaan pembangunan yang bisa dianggarkan melalui APBN.
Dia menyebut pembiayaan program pembangunan infrastruktur selama lima tahun dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa mencapai Rp5.500 triliun hingga 2019.
"Dari Rp5.500 triliun, kurang lebih hanya sepertiga yang dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik dari APBN, APBD, maupun BUMN. Oleh sebab itu peran swasta nasional maupun investor asing sangat diperlukan dalam pembangunan Indonesia ke depan.
Kata Rosan, atas dasar itulah, Kadin bersama Bappenas dan Kementerian PUPR mengadakan acara Indonesia Infrastructure Week 2016," ujar Rosan.
Acara yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut diikuti oleh lebih dari 600 peserta exhibitor dari berbagai BUMN maupun perusahaan swasta dalam negeri dan luar negeri, diikuti oleh 37 negara, 1.600 delegasi yang terdaftar, 2002 pembicara seminar, dan 22 ribu pengunjung yang sudah mendaftar melalui daring.
Rosan menyebut Kadin akan terus mendukung produk-produk pemerintah, terutama pada sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan Indonesia.
Berdasarkan World Economy Forum disebutkan infrastruktur menjadi penyebab lemahnya daya saing ekonomi Indonesia di kancah dunia setelah korupsi dan inefisiensi birokrasi.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pun menegaskan akan membuka peluang pada perusahaan swasta nasional maupun asing untuk turut berkontribusi pada proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sebelumnya tertutup untuk swasta seperti jalan tol dan bandara.
Presiden menyebut pemerintah sudah menyiapkan skema-skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh swasta seperti sekuritisasi, konsesi, maupun Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
