Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mengalokasikan Pinjaman Kebijakan Pembangunan dari Bank Dunia untuk mensupport deregulasi sejumlah kebijakan sektor logistik.
Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, menyatakan pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman dana tunai untuk membantu budget pendanaan reformasi logistik di Indonesia.
Dia menjelaskan dalam pinjaman dana ada project loan dan program loan. Adapun program loan berfungsi sebagai budget support.
“Nah uangnya untuk membantu budget, tetapi dalam perjanjian untuk menggunakan uang tersebut ada beberapa reformasi yang dilakukan terkait logistik,” kata Robert Pakpahan di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
Dia menyatakan uang tunai membangun reformasi logistik dari Bank Dunia bisa digunakan jika pemerintah melakukan reformasi regulasi logistik.
Robert menegaskan pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan sejumlah reformasi pada hal ini seiring dengan rencana deregulasi kebijakan logistik yang tengah disusun oleh kementerian.
“Misalnya pemerintah melakukan deregulasi itu bisa kami pakai ajukan sebagai program loan, jadi reformasi yang kita lakukan akan kita tawarkan untuk mendapatkan program loan karena lebih mudah,” jelasnya.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan pinjaman dari Bank Dunia untuk mereformasi logistik di Indonesia merupakan hal yang positif. Dia menyebut ALFI siap untuk memberikan rekomendasi terkait deregulasi kebijakan ekonomi sektor logistik.
Yukki mengatakan ada empat faktor yang harus direformasi dalam bidang logistik yaitu pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Selain itu, dua faktor lain yang perlu deregulasi adalah fiskal dan moneter.
Pada pilar infrastruktur masih dibagi dua yaitu infrastruktur logistik dan infrastruktur teknologi. Sementara pada faktor pendidikan jika pemerintah siap menerima masukkan, ALFI berharap penggunaan dana tersebut juga bisa diarahkan untuk pembenahan program vocational training.
“Sekarang kita mau fokus kemana, dan bukan semata berbicara masalah dwelling time karena dwelling time seharusnya dengan regulasi dan deregulasi sudah cukup, dan tidak ada investasi yang perlu ditambahkan,.” Tuturnya.
Yukki mengaku belum tahu apa langkah pemerintah atas dana pinjaman tersebut. Dia berharap pemerintah bisa melakukan mengoptimalisasi pendanaan infrastruktur transportasi pelabuhan laut maupun udara untuk kegiatan ekspor dan impor. Termasuk sarana dan prasarana menuju atau keluar dari pelabuhan di atas jalan tol.
Sebelumnya, Dewan Eksekutif Bank Dunia menyetujui Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loan) Reformasi Logistik Indonesia. Pinjaman itu diperuntukkan untuk memperbaiki logistik dan memperlancar konektivitas. Selain itu pinjaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Dana senilai US$400 juta akan mendukung Indonesia mengatasi masalah-masalah rantai pasokan, seperti dwelling time yang lama di pelabuhan, serta masalah kerumitan prosedur izin perdagangan. Kondisi ini memang mengakibatkan biaya logistik Indonesia sangat tinggi yaitu 25% bagi penjualan manufaktur. Lebih tinggi dibandingkan 15% bagi Thailand dan 13% untuk Malaysia.
