Bisnis.com, JAKARTA--Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang memiliki saham mayoritas dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi diharapkan bisa menalangi nominal saham yang akan dikuasai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan participating interest (PI) yang wajib ditawarkan KKKS kepada BUMD harus didorong dengan akses kemudahan untuk kepemilikannya.
Skema idealnya, tutur Jonan, KKKS yang memiliki saham mayoritas menalangi terlebih dahulu nominal PI yang menjadi bagian BUMD. Barulah setelah wilayah kerja menghasilkan migas, nominal tersebut BUMD menggantinya.
Pasalnya, dari sisi finansial, katanya, sulit bagi BUMD untuk memiliki beberapa persen PI dari blok migas. Dengan demikian, intensi untuk sekadar menawarkan saja tak cukup karena umumnya BUMD tak memiliki kemampuan finansial yang mumpuni.
"Kalau paling ideal adalah dibiayai major sponsor-nya, sponsor utamanya. Jadi diutangin dulu untuk sahamnya. Itu paling ideal," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Cara itu, katanya, lebih memungkinkan daripada membiarkan BUMD bekerja sama dengan pihak swasta lain yang dikhawatirkan justru mengambil peran lebih banyak daripada BUMD. Hal ini karena, ujar Jonan, kepemilikian saham partisipasi dalam blok migas oleh BUMD agar masyarakat setempat bisa terlibat pada proyek migas yang sedang berjalan.
Sebagai contoh, dia menyebut terkait PI blok migas di Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menunjuk BUMD Riau untuk terlibat.
Adapun, pemerintah belum menetapkan beleid yang tepat untuk mengakomodasi kebijakan tersebut. Pemerintah masih memiliki pilihan apakah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Presiden (Perpres).
"PI itu untuk kesejahteraan yang lebih merata untuk masyarakat setempat. Misalnya, blok natuna ya [s10% sahamnya ditawarkan] untuk Kepri," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
