Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menantang pengusaha muda Indonesia untuk menggarap berbagai proyek infrastruktur, yang menjadi fokus dari pemerintahan Presiden Jokow Widodo-Wapres Jusuf Kalla, di sejumlah daerah.
Hal itu dikemukakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk aktif terlibat menggarap berbagai proyek infrastruktur di sejumlah daerah, dalam acara pendidikan dan pelatihan nasional (Diklatnas) Hipmi Angkatan IV di Gedung Panca Gatra, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, 12 Oktober 2016.
Kementerian Pekerjaan Umum diamanahi tiga dari lima bidang infrastruktur yaitu transportasi yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, kemudian air yang meliputi ketahanan pangan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan banjir, serta yang ketiga pembangunan perumahan dan permukiman
Menurut Basuki, saat ini Indonesia sudah memasuki era kompetisi keterbukaan di antara negara-negara ASEAN tetapi kementeriannya masih menghadapi sejumlah kendala sehingga pembangunan infrastruktur dinilai masih belum optimal.
"Tantangan yang kami hadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain disparitas antarwilayah dan kawasan masih tinggi. Seperti pembangunan di wilayah Jawa yang sudah maju dibandingkan wilayah Timur dan pulau-pulau terluar Indonesia," katanya.
Guna mengatasi disparitas tersebut, Kementerian PUPR juga turut membangun wilayah timur dan pulau terluar Indonesia. Selanjutnya daya saing nasional masih belum kuat karena keterebatasan dukungan infrastruktur termasuk konektivitas.
Permasalahan lainnya, lanjutnya, adalah masalah urbanisasi yang tinggi serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi.
Untuk itu, ujar dia, Kementerian PUPR membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proyek infrastruktur.
"Dalam kebijakan pemerintah, kita memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada swasta. Kalai secara ekonomi visibel, dan secara finansial visibel, maka swasta kita dorong masuk," ujarnya.
Di Diklatnas Hipmi itu, Menteri Basuki juga kembali mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha besar dilarang menggarap proyek pemerintah dibawah Rp50 miliar.
Basuki mengatakan, larangan tersebut karena proyek dibawah Rp50 miliar diprioritaskan digarap oleh pengusaha kecil lokal atau daerah.
Pemerintah, ujar Menteri PUPR, membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur sebesar Rp5.500 triliun. Namun pemerintah meminta peran aktif sektor swasta dalam pembangunan tersebut sebab pemerintah hanya sanggup menyediakan sebesar 20 persen, termasuk dari BUMN.
Sementara itu, Ketua Panitia Diklatnas Hipmi, Heru Cokro menyambut baik keputusan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang melarang pengusaha besar dan BUMN menggarap proyek di bawah Rp50 miliar karena agar ada kesempatan kepada pengusaha kecil dan menengah.
Sedangkan Ketua BPP Hipmi Bidang Organisasi Anggawira menyatakan sangat menyambut baik peluang yang diberikan oleh Kementerian PUPR kepada pihak swasta dan menyatakan Hipmi siap untuk terlibat dan memberi kontribusi bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.
Hipmi sendiri saat ini juga sedang menggelar Pendidikan dan Pelatihan Nasional Hipmi (Diklatnas) Hipmi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), 9-16 Oktober.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
