Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan praktik pencurian ikan di sejumlah wilayah telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang serius dan terorganisir.
Kepala Negara menegaskan praktik ilegal itu memberikan dampak besar tidak hanya bagi industri perikanan namun juga permasalahan lingkungan.
Pencurian ikan juga dapat terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam.
"Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global," katanya, dalam sambutan Simposium Kejahatan Perikanan Internasional di Yogyakarta, dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (10/10/2016).
Berdasarkan data FAO, Indonesia berada di peringkat kedua produsen ikan laut terbesar di dunia dengan jumlah tangkapan mencapai 6 juta ton atau setara dengan 6,8% total produksi dunia untuk ikan laut pada 2014
Namun, Jokowi menilai bahwa data tersebut berada di bawah potensi maksimal Indonesia. Pencurian ikan yang terjadi di lautan Indonesia merupakan faktor utama penghambat potensi tersebut.
"Illegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar US$20 miliar/tahun. Termasuk mengancam 65% terumbu karang kita," ujarnya.
Secara total, Jokowi menyatakan praktik illegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1%.
Pemerintah bertindak tegas dengan melakukan penangkapan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Sampai saat ini, sebanyak 236 kapal asing pencuri ikan telah ditenggelamkan di perairan Indonesia.
"Hasilnya mulai terlihat. Tingkat eksploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan antara 30%-35% sehingga memungkinkan kita meningkatkan stok nasional ikan dari 7,3 juta ton di tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton di tahun 2015," jelasnya.
Usaha nyata pemerintah Indonesia tersebut tidak hanya mampu menurunkan tingkat eksploitasi dan pencurian ikan di perairan Indonesia.
Dengan tindakan tegas disertai penataan industri perikanan nasional, pemerintah pada bulan Januari hingga Juni kemarin dapat menggenjot ekspor produk perikanan Indonesia sebanyak 7,34% lebih besar dibandingkan periode yang sama pada 2015.
Simposium Kejahatan Perikanan Internasional diselenggarakan selama dua hari, 10-11 Oktober 2016, di Yogyakarta. Simposium membicarakan berbagai masalah seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, dan sebagainya.
Sebanyak 46 perwakilan negara turut hadir dalam simposium tersebut, di antaranya Australia, Austria, China, India, Ghana, Nigeria, Afrika Selatan, dan Vietnam.
