Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Integrasi Kereta Semi Cepat & Dry Port Dibahas

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan koordinasi dengan pemerintah Jepang membahas kereta semi cepat dan integrasinya dengan pelabuhan kering atau dry port.
Luhut B. Pandjaitan./REUTERS-Darren Whiteside
Luhut B. Pandjaitan./REUTERS-Darren Whiteside

Bisnis.com, JAKARTA – Menyusul pertemuannya dengan sejumlah investor di Jepang pekan lalu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan koordinasi dengan pemerintah Jepang membahas kereta semi cepat dan integrasinya dengan pelabuhan kering atau dry port.
 
Luhut mengakui pada agenda rapat internal kemarin, Senin (10/10) pihaknya tengah membahas dry port dan kereta semi cepat dengan sejumlah perwakilan pemerintah Jepang dan para investor.
 
“Kalau soal Jepang hari ini ada banyak agendanya, biar saya laporkan dengan Presiden dulu besok,” tutur Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman.
 
Luhut juga mengakui salah satu poin yang dibahas dengan kereta cepat juga terkait penggunaan jalut kereta tersebut yang harus terintegrasi dengan lokasi-lokasi pembangunan pelabuhan kering atau dry port di sejumlah kawasan industri.
 
Sementara itu Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI, yang juga turut serta bersama Luhut ke Jepang untuk berkomunikasi dengan para investor mengakui adanya sambutan positif dari para investor di Jepang atas proyek tersebut.
 
“Nanti masih dievaluasi lagi sama Duta Besar Jepang karena ada beberapa masalah disini yang masih harus di follow up. Masalah kerjasama maritimnya, dan masalah pada beberapa bidang lain di bawah koordinasi Menko Luhut yaitu kereta semi cepat dan Pelabuhan Patimban,” imbuhnya.
 
Sofjan yang juga adalah Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini menyatakan optimismenya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur seperti kereta semi cepat dan pembangunan pelabuhan melalui dana hasil tax amnesty.
 
“Kita akan bicara sama pemerintah uang ini [tax amnesty] mau kita investasikan kemana. Karena uang-uang itu harus berputar di sektor investasi untuk membangun infrastruktur, membangun usaha kecil,” terangnya.
 
Dengan demikian, kata Sofjan, gap antara kaya miskin bisa diselesaikan dan total tax amnesty sekitar Rp4000 triliun itu bisa mendorong percepatan ekonomi sehingga paling sedikit perekonomian Indonesia meningkat tahun depan antara 0,5% sampai 1%.
 
Adapun kata Sofjan cara mempercepat penyerapan dana tax amnesty adalah investasi kerjasama dengan pihak swasta untuk menggarap proyek-proyek pembangunan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper