Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang mencatat terdapat 57 titik kawasan kumuh yang harus segera dibenahi yang mana salah satu upaya dengan relokasi.
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan pihaknya bakal mengurangi jumlah kawasan kumuh itu secara bertahap. "Tidak bisa secara langsung semuanya dibenahi, harus ada tahapan kami akan terus upayakan," katanya, Senin (3/10/2016).
Harno mengemukakan sejumlah opsi bakal ditempuh pemkot, salah satunya merelokasi warga di kawasan kumuh. "Kami akan sediakan pemukiman di Kecamatan Ilir Barat dan Gandus, sehingga warga yang tinggal di kawasan kumuh bisa direlokasi sementara," katanya.
Menurut dia, selain kawasan kumuh, pemkot juga fokus membenahi masalah sanitasi di Palembang.
Dia mengemukakan untuk penanganan sanitasi, Pemkot Palembang mendapat bantuan hibah dari Australia dalam pengelolaan air limbah domestik terpusat di Palembang.
"Dananya tidak kecil, sebanyak Rp1 triliun, tetapi dalam pengelolaan air limbah di Palembang butuh dana sekitar Rp1,2 triliun. Beruntung Palembang mendapat sumbangsih dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sendiri," jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat terdapat 2.581,84 hektare kawasan kumuh yang sebagian berada di sekitar Sungai Musi.
Jumlah luasan kawasan kumuh itu paling mendominasi dibanding luasan kawasan kumuh se-Sumatra Selatan yang secara total mencapai 3.155,35 hektar.
Dodi Krispratmadi, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, mengatakan secara nasional ada seluas 38.431 ha kawasan kumuh.
"Kami berupaya mengurangi kawasan kumuh secara sinergis kemitraan dengan pemerintah daerah masing-masing," katanya di Palembang.
Dodi menjelaskan pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi, kemudian merelokasi warga yang tinggal di kawasan kumuh sehingga program penanganan kawasan kumuh bisa direalisasikan.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, sebanyak 17 kabupaten/kota di Sumsel sudah mengupayakan untuk penanganan kawasan kumuh.
Menurutnya, masih banyaknya kawasan kumuh di Kota Palembang karena tingkat populasi di kota itu cukup besar dibanding kota lain.
"Banyak yang ingin tinggal di Palembang, sehingga memenuhi perkotaan dan mengesampingkan hidup sehat. Tapi bukan alasan, nanti pemerintah kota palembang sudah membuat perumahan khusus untuk relokasi," ujarnya.
Untuk di beberapa daerah lainnya, lanjut dia, upaya penanganan kawasan kumuh sudah berjalan baik. Seperti di Kabupaten Lahat, pemerintah kabupaten menyiapkan lahan dan pihak ketiga masuk sehingga membangun pemukiman bagi warga yang tinggal di kawasan kumuh.
"Harapannya hal ini juga dilakukan oleh pemkab lainnya. Karena Sumsel sendiri berkomitmen untuk fokus pada pengentasan kawasan kumuh, meningkatkan akses air minum dan sanitasi di Sumsel," jelasnya.
