Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha hak pengusahaan hutan (HPH) menilai konsesi hutan alam tidak perlu dikonversi menjadi hutan tanaman industri (HTI).
Tenaga Ahli Grup Gunung Gajah Abadi, kelompok usaha HPH di Kalimantan Timur, Soeyitno Soedirman mengatakan alokasi lahan untuk HTI cukup diambil dari lahan-lahan kritis.
“Sejak awal kan konsep HTI itu memang dibangun di lahan kritis. Tidak harus semua HPH di-HTI-kan,” ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Senin (26/9/2016).
Soeyitno mengatakan konsesi HPH berbeda fungsi dengan HTI. Selain itu, HPH juga masih dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memenuhi prinsip ramah lingkungan.
Menurutnya, bisnis kehutanan memang penuh ketidakpastian baik dalam bentuk iklim, masa penebangan, dan harga jual. Ketidakpastian juga berasal dari sisi regulasi seperti perubahan tata ruang dan pengaturan yang berubah dengan cepat.
Di sisi lain, Soeyitno mengungkapkan pebisnis kehutanan juga masih harus berjibaku dengan biaya sosial. Masuk dalam kategori ini adalah konflik lahan dengan masyarakat sekitar konsesi. Guna mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu menggandeng masyarakat.
“Mereka harus dilibatkan dari awal baik sebagai pekerja, pengemasan kayu, hingga dalam level manajemen,” tutur Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugiono mengungkapkan Presiden Joko Widodo mengarahkan pebisnis kehutanan agar tidak lagi bertumpu pada HPH.
“Presiden minta agar menggeser orientasi dari hutan alam ke hutan tanaman industri,” katanya.
Selain itu, kata Sugiono, Presiden Jokowi juga mengarahkan APHI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyusun Peta Jalan Pengembangan Industri Kehutanan Nasional.
