Bisnis.com, JAKARTA—Setelah Presiden Joko Widodo mengkritik dwelling time beberapa pelabuhan di Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan segera bertindak dengan meminta semua kementerian/ lembaga terkait untuk berkantor di pelabuhan.
Menteri Perhubungan mengungkapkan langkah ini sudah dibicarakan dengan Pelindo dengan Pelindo.
“Kita minta para pihak berkanor di sini, kita kasih batas waktu satu bulan, Pelindo sudah menyiapkan tempat, satu bulan [harus] pindah ke sini [semua].
Setelah itu, dia akan mengatakan pemerintah akan memutuskan satu dari 16 kementerian dan lembaga (K/L) yang akan menjadi koordinator satu.
Dia menekankan semua 16 K/L harus menerima keputusan ini.
Menurutnya, langkah ini tidak memerlukan payung hukum sebagai penegasan.
“Enggak usah peraturan, proses aja. Cara kita bekerja dengan baik saja. Kesepakatan kita, tetapi Pelindo membuat satu langkah,” tegasnya.
Tanpa adanya peraturan, dia berharap langkah yang akan diambil pemerintah menjadi kesadaran dari semua pihak yang terkait.
Dia meminta semua Pelindo I-IV dapat melakukan koordinasi ini dengan cepat. Lebih lanjut, dia menargetkan dwelling time di seluruh pelabuhan segera turun pada Desember.
“Dwelling time paling bagus itu menjadi parameter. Citra pelabuhan itu di dwelling time.” Terkait dengan pelayanan satu atap yang digembar-gemborkan tahun lalu, Menhub Budi Karya mengaku sistem tersebut tidak pernah berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
