Bisnis.com, JAKARTA - Pendapatan warga miskin di Indonesia sekitar 65% dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.
"Rakyat miskin semakin miskin. Sekitar 65% penghasilan mereka, habis untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Muharam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/8/2016).
Menurut Ecky, kondisi tersebut menandakan beratnya penderitaan yang dihadapi jutaan rakyat di berbagai daerah. "Ini menjadi tanggungjawab Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa."
Menurut dia, saat ini pesatnya pembangunan perekonomian nasional lebih mewujudkan "trickle up effect" atau yang menikmati pertumbuhan adalah golongan menengah ke atas. "Bukan menengah-bawah. Pendapatan yang tercipta dalam perekonomian sebagian besar tidak dinikmati mayoritas rakyat," paparnya.
Dia menuturkan, sejumlah indikator yang bermasalah antara lain nilai tukar petani belum membaik secara signifikan.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pemberian bantuan bahan pangan melalui "voucher" atau kartu yang berisi saldo akan mulai diterapkan di 44 kota pada 2017.
Menurut Bambang Brodjonegoro pada awal 2017, bantuan yang akan disalurkan melalui 'voucher' adalah bantuan beras untuk sejahtera (rastra), yang dianggarkan pada 2016 sebesar Rp20 triliun.
Penyaluran voucher "rastra" di 44 kota tersebut, kata Bambang, termasuk proyek percobaan. Jika hasilnya sesuai target pemerintah, "voucher" tersebut nantinya akan menjadi medium bantuan bahan makanan lainnya seperti minyak goreng, telur, dan lain-lain.
Mekanisme "voucher" bahan pangan tersebut seperti uang elektronik, tetapi dengan kriteria barang yang sudah ditetapkan. Saldo dalam "voucher" tersebut juga sesuai dengan harga bahan makanan.
Penggunaan "voucher" ini, kata Bambang, agar masyarakat memperoleh bantuan sosial sesuai jumlah yang ditetapkan, atau tidak berkurang dari rencana pemerintah.
Penggunaan medium non-tunai ini juga diharapkan membendung kelompok penerima bantuan untuk mempergunakan bantuan sosial guna membeli keperluan non-pokok.
"Sekarang kita mau jadi tepat sasaran. Pelan-pelan semua bantuan sosial akan tepat sasaran. Jadi sedikit sekali yang akan menggunakan uang fisik nantinya," ujar Menteri Bambang.
Anggaran untuk subsidi terkait pangan yang dianggarkan pemerintah pada 2017 sebesar Rp52,3 triliun, terdiri dari subsidi pangan Rp19,8 triliun, subsidi benih Rp1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp31,2 triliun.
