Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

65% Pendapatan Warga Miskin Untuk Pangan

Kebutuhan pangan masih mendominasi pengeluaran untuk warga miskin sehingga diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif guna membantu distribusi bahan makanan bagi kalangan marjinal.
Pendapatan warga miskin di Indonesia sekitar 65% dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan pangan  mereka./Bisnis
Pendapatan warga miskin di Indonesia sekitar 65% dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka./Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA -  Pendapatan warga miskin di Indonesia sekitar 65% dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan pangan  mereka.

"Rakyat miskin semakin miskin. Sekitar 65%  penghasilan mereka, habis untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Muharam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/8/2016).

Menurut Ecky, kondisi tersebut menandakan  beratnya penderitaan yang dihadapi  jutaan rakyat di berbagai daerah. "Ini  menjadi tanggungjawab  Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa."

Menurut dia,  saat ini  pesatnya pembangunan perekonomian nasional  lebih mewujudkan "trickle up effect" atau  yang menikmati pertumbuhan adalah golongan menengah ke atas. "Bukan  menengah-bawah. Pendapatan yang tercipta dalam perekonomian sebagian besar tidak dinikmati mayoritas rakyat," paparnya.

Dia menuturkan, sejumlah indikator yang bermasalah antara lain  nilai tukar petani belum membaik secara signifikan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pemberian bantuan bahan pangan melalui "voucher" atau kartu yang berisi saldo akan mulai diterapkan di 44 kota pada 2017.

Menurut Bambang Brodjonegoro  pada awal 2017, bantuan yang akan disalurkan melalui 'voucher'   adalah bantuan beras untuk sejahtera (rastra), yang dianggarkan pada 2016 sebesar Rp20 triliun.

Penyaluran voucher "rastra" di 44 kota tersebut, kata Bambang, termasuk proyek percobaan. Jika hasilnya sesuai target pemerintah, "voucher" tersebut nantinya akan menjadi medium bantuan bahan makanan lainnya seperti minyak goreng, telur, dan lain-lain.

Mekanisme "voucher" bahan pangan tersebut  seperti uang elektronik, tetapi dengan kriteria barang yang sudah ditetapkan. Saldo dalam "voucher" tersebut juga sesuai dengan harga bahan makanan.

Penggunaan "voucher" ini, kata Bambang, agar masyarakat memperoleh bantuan sosial sesuai jumlah yang ditetapkan, atau tidak berkurang dari rencana pemerintah.

Penggunaan medium non-tunai ini juga diharapkan membendung kelompok penerima bantuan untuk mempergunakan bantuan sosial guna membeli keperluan non-pokok.

"Sekarang kita mau jadi tepat sasaran. Pelan-pelan semua bantuan sosial akan tepat sasaran. Jadi sedikit sekali yang akan menggunakan uang fisik nantinya," ujar Menteri Bambang.

Anggaran untuk subsidi terkait pangan yang dianggarkan pemerintah pada 2017 sebesar Rp52,3 triliun, terdiri dari subsidi pangan Rp19,8 triliun, subsidi benih Rp1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp31,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper