Bisnis.com, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro menuturkan pemerintah akan berupaya untuk melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur tanpa harus menganggu APBN.
Dia meyakini keberadaan chief investment officer yang berada di tangannya tidak akan bertabrakan dengan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
BKPM tetap menangani investasi swasta secara umum seperti industri dan jasa, tapi belum tentu proyek yang diambil investor merupakan proyek yang dibutuhkan pemerintah.
“Kalau di kami yang non-APBN. Kalau pun itu BUMN, itu BUMN tanpa PMN. Kalau BKPM itu murni investasi swasta untuk semua sektor. Kita dan Kementerian Keuangan hanya fokus untuk proyek infrastruktur yang memang proyek pemerintah,” ujarnya.
Soal percepatan tender, dia berpendapat mencari pemenang lelang haruslah yang kredibel dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah sehingga menghindari terganggunya proses penyelesaian pembagunan infrastruktur.
“Jangan sampai juga lelang hanya cari biaya termurah. Biaya termurah kadang-kadang belum tentu yang terbaik dalam hal track record,” katanya.
Kamis (18/8) siang, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir meminta pemerintah untuk memberikan karpet merah ke investor yang ingin membiayai proyek pembangunan pemerintah non-APBN.
Soetrisno mengatakan dalam beberapa kunjungan ke luar negeri banyak investor masih bingung langkah berinvestasi di Indonesia kendati ada 12 paket deregulasi yang sudah diluncurkan. Menurutnya, pemberian akses kemudahan untuk berinvestasi di dalam negeri harus makin memiliki terobosan setiap sektornya seperti migas, infrastruktur, dan termasuk pengelolaan dana jangka panjang yang aman tapi tetap berproduksi.
“Mereka kan posisinya lemah, padahal mungkin perlu proyek kita. Yang non-APBN harus dikasih karpet merah, kemudahan kita sambut dengan baik. Istilahnya jemput bola,” katanya.
