Kabar24.com, JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menanggapi pemangkasan anggaran Rp133,8 triliun di APBNP 2016 dengan rincian pemotongan sebesar Rp68,8 triliun untuk kementerian dan lembaga, serta Rp65 triliun untuk dana transfer daerah.
Dirinya meminta, pertama, agar pemerintah menjelaskan secara detil pemangkasan APBNP terkait dengan prosedur pemotongan anggaran, pos apa saja yang dipotong, serta bagaimana korelasinya dengan target tax amnesty oleh pemerintah.
“Pemotongan anggaran tersebut harus dipastikan tidak menganggu visi Presiden melalui Nawacita. DPR harus meminta penjelasan secara terperinci oleh pemerintah terkait hal tersebut,” ujar Amir, Minggu (7/8/2016) malam.
Kedua, dirinya juga meminta pemotongan anggaran sebagaimana penjelasan pemerintah terkait dengan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 65 triliun dan terkait dengan transfer dana untuk daerah sebesar Rp 68 triliun harus dipastikan tidak menganggu proses pembangunan baik di pusat maupun di daerah.
Ketiga, khusus untuk pemotongan dana transfer daerah, kalau pemotongan tersebut hanya penyesuaian terhadap dana bagi hasil yang sudah ditetapkan mungkin masih bisa dipahami oleh pemerintah daerah.
"Poin penting dari pemotongan dana transfer daerah ini, pemerintah pusat juga perlu membangun kepercayaan dari pemerintah daerah,” tukasnya.