Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya pada Proyek Pengolahan Sanitasi Jakarta (Jakarta Sewerage System). Namun, proyek tersebut dinilai perlu memiliki nilai tambah di sektor selain pengolahan limbah untuk meningkatkan kelayakan investasi.
Direktur Utama PD PAL Jaya Subekti mengatakan saat ini perseroan tengah mematangkan detail teknis atau detailed engineering design (DED) untuk enam zona yang menjadi prioritas kedua setelah zona 1 dan 6 yang dibangun pemerintah pusat. Meski demikian sejumlah calon investor dari India, Prancis, Jerman, dan Korea telah menyatakan minatnya namun dengan sejumlah persyaratan.
“Investor yang datang ke sini ada dari India, Prancis, Jerman, Korea, tetapi ekspektasi mereka investasi limbah seperti di luar negeri. Sementara di kita sangat jauh lebih rendah [kelayakannya], sehingga kalau hanya limbah tidak feasible, harus siap nilai tambahnya bisa recycle water, energi listrik, hal-hal seperti itu yang membuat investasi menjadi feasible,” ujarnya, Kamis (4/8/2016).
Menurutnya, skema pendanaan untuk keenam zona prioritas kedua membutuhkan investasi yang sangat besar, sekitar Rp43 triliun. Untuk itu kerja sama dengan swasta akan sangat membantu pemerintah dalam merealisasikan proyek strategis nasional ini.
Subekti mengatakan perseroan telah memetakan setidaknya dua zona yang paling siap untuk ditawarkan kepada swasta, antara lain zona 2 di Muara Karang dan zona 8 di wilayah Marunda. Meski demikian, kedua zona tersebut masih memerlukan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum dilelang.
“Pengerjaannya simultan dengan zona 1 dan 6. Kami sedang membicarakan, pemerintah pusat agak tertarik dua zona untuk diinvestasikan yang di dekat pantai, kita selesaikan dulu,” ujarnya.
Subekti mengatakan salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam merealisasikan proyek ini adalah penetapan tarif yang akan digunakan untuk biaya operasional dan pengembalian investasi badan usaha. Pasalnya, masyarakat Indonesia belum terbiasa degan pengolahan limbah modern yang membutuhkan biaya mahal.
Untuk itu dia merekomendasikan pemerintah untuk dapat memberikan subsidi operasi berupa public service operation (PSO) sebagai jalan tengah. Hal itu diyakini dapat membantu mengatasi gap pendanaan dan menekan harga yang terlalu tinggi bagi masyarakat.
“Mindset kita membuang limbah itu gratis, padahal mengolah air limbah lebih mahal daripada air minum. Ke depannya yang membayar masyarakat, tetapi kalau masyarakat keberatan ya didekati dengan pola PSO perbandingannya 60:40,” ujarnya.
