KEIN Selaraskan Rekomendasi Kebijakan Dengan Nawa Cita

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberikan rekomendasi kebijakan yang diselaraskan dengan program Nawa Cita.

Sekretaris KEIN Putri Wardhani mengatakan rekomendasi kebijakan yang diberikan Kein dapat saja menjadi landasan presiden untuk melaksanakan pemerintahan sesuai visi misinya.

"Nawa Cita pemerintahan Jokowi ada menyangkut sisi ekonomi juga, tentunya Kein akan selaras dengan itu dalam rekomendasi kebijakan kepada Presiden," kata Putri, Sabtu (30/7/2016).

Menurutnya, kemandirian ekonomi adalah salah satu bagian dari visi misi Nawa Cita pemerintahan Jokowi. Guna mencapai itu, Presiden Jokowi dalam arahannya telah menekankan untuk melakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga memiliki keunggulan dan daya saing.

"Di sinilah peran Keinmewujudkan visi misi dan arahan Presiden dengan mencari jalan apa saja hambatan serta yang harus dilakukan agar UMKM meningkat tarafnya di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, mantan Ketua UKP4R Kuntoro Mangkusubroto mengatakan visi misi Presiden Jokowi untuk meningkatkan keunggulan UMKM di Indonesia harus diteliti secara cermat lebih dulu. Menurutnya, program UMKM harus diseleraskan ke bagian dari program Nawa Cita pemerintahan Jokowi.

"Setelah itu dikaji lagi, turunannya ke mana, saya melihat masuk paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK angka 10 hingga 12," ucap Kuntoro.

Untuk mencapai target pembangunan sesuai program Nawa Cita, dia menilai dibutuhkan adanya sinergi antar kementerian bidang ekonomi agar dapat merealisasikan sesuai dengan visi dan misi dari Presiden Jokowi untuk sektor ekonomi.

Selama ini, menurutnya, masih ada terjadi seperti ego sektoral yang dapat menghambat keinginan Presiden Jokowi pada bidang ekonomi. "Mungkin karena unsur politisnya masih lebih dominan, menteri-menterinya masih lintas partai," ujar Kuntoro.

Atas hal itu Kuntoro menganggap idealnya dalam setiap pemerintahan, para menteri kabinet adalah orang-orang bukan partai politik, melainkan adalah para profesional yang memang menjadi kepercayaan Presiden.