Bisnis.com, JAKARTA--PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memberikan jaminan terhadap Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur. Proyek senilai Rp 2 triliun ini dibangun berdasarkan Skema Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan.
Direktur Operasi PT PII, Salusra Satria menjelaskan pemerintah melalui PT PII menjamin keamanan investasi badan usaha dalam pembangunan SPAM ini senilai kurang lebih Rp900 miliar atau 80% dari nilai investasi yang telah dikurangi dukungan pendanaan dari pemerintah
"Tidak kami jamin 100% karena kami melihat Pemprov jatim juga punya kapasitas yang cukup untuk menyerap resiko dari sisi keuangan kan bagus,"katanya Kamis (21/7) usai acara penekenan kontrak SPAM Umbulan
Awalnya nilai investasi awal proyek infrastruktur prioritas yang melintasi lima kabupaten/kota tersebut sebesar Rp4,51 triliun. Namun, nilai investasi bisa ditekan menjadi Rp2,05 triliun setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
Dari total investasi Rp2,05 triliun, pemerintah membantu dukungan pendanaan atau viagibility gap fund (VGF) sebesar Rp818 miliar. Sisa investasi sekitar Rp1,3 triliun akan ditanggung oleh PT Meta Adhya Tirta Umbulan.
Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesly menjelaskan pemerintah melalui PT PII menjamin keamanan investasi badan usaha dalam pembangunan SPAM. Penjaminan ini juga meningkatkan kepastian pendanaan proyek infrastruktur melalui partisipasi swasta.
"Penjaminan PT PII diharapkan terus meningkatkan peran badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas”, ujarnya
Bagi PT PII, SPAM Umbulan adalah proyek air dan proyek daerah pertama yang diberikan penjaminan pemerintah. Sehingga sampai 2016 PT PII sudah memberikan jaminan kepada 8 proyek infrastruktur.
"Enam tahun sejak PT PII lahir, dalam menjalankan mandat sebagai pelaksana tunggal penyedia penjaminan pemerintah, telah ditandatangani perjanjian penjaminan untuk 8 (delapan) proyek infrastruktur dengan total nilai sekitar Rp 75 triliun," katanya.
Berbagai pihak telah ikut mendukung keberhasilan proyek ini antara lain Kemenko Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, serta peran serta dari Kementerian Dalam Negeri dalam tahapan eksekusi di tingkat Pemerintah Daerah nantinya.
Proyek akan dilaksanakan oleh PT Meta Adhya Tirta Umbulan. Diperkirakan proses konstruksi memakan waktu 1,5-2 tahun. Bila pembiayaan sampai proses konstruksi berjalan lancar, proyek tersebut siap beroperasi pada 2018.
