Bisnis.com, JAKARTA – Elemen mahasiswa dan nelayan Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, berencana mengelar demonstrasi saat kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Jumat (22/7/2016).
Ketua Himpunan Cerdik Pandai Muda Melayu (Cindai) Kepri Edi Susanto mengungkapkan masyarakat Natuna dan Anambas akan meminta Susi untuk membatalkan mobilisasi 400 kapal penangkap ikan asal Pantai Utara Jawa.
“Kami akan lakukan gerakan penolakan dengan ikatan mahasiswa dan kawan pergerakan asal Natuna dan Anambas di Ibukota Kepri, Tanjungpinang,” katanya saat dihubungi Bisnis.com di Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Edi menegaskan masyarakat Natuna dan Anambas menolak pengerahan 400 kapal beserta 4.000 nelayan asal Pantura ke kampung halaman mereka. Menurutnya, kedua daerah sama sekali tidak kekurangan nelayan sehingga tidak perlu didatangkan jauh-jauh dari Jawa.
“Malah masih ada dari kabupaten dari Kepri seperti Bintan, Tanjungpinang, Karimun, dan Lingga. Di sana juga sudah kelebihan tenaga tangkap,” kata pria yang juga berprofesi sebagai nelayan ini.
Pemerintah, lanjut dia, semestinya mengoptimalkan nelayan daerah untuk menggarap Laut Natuna—yang melingkupi Anambas dan Natuna. Selain kapal yang tidak memadai, nelayan di sana juga tertinggal dalam hal alat tangkap dan penggunaan global positioning system (GPS).
“Saya yakin dan percaya kalau Bu Susi tetap menurunkan 4.000 nelayan dari Pantura akan menimbulkan konflik horizontal di sini,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah akan memobilisasi 400 armada perikanan Pantura guna menggarap potensi perikanan di wilayah terluar Indonesia itu. Menurut pemerintah, kapasitas penangkapan di sana baru 9,3% dari potensi sumber daya lestari.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebutkan kapal-kapal itu berukuran minimal 30 tonase kotor (GT) dan akan menangkap ikan di ZEEI. “Kalau sekarang kapasitas tangkap di sana masih 9,3% dari potensi lestari, kurang dari setahun bisa naik 40%,” ujarnya.
Ratusan armada perikanan tersebut adalah bagian dari kapal-kapal yang selama ini di-mark down pemiliknya di bawah 30 GT untuk menghindari pungutan perikanan.
Namun, dia menjamin pemerintah telah ‘memutihkan’ pelanggaran tersebut. Mereka dapat mendapatkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kembali bila ikut pengukuran ulang kapal dan bersedia pindah ke Natuna.
“Saya kasih batas waktu sampai Oktober 2016 kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan sertifikat ukur ulang dan izin penangkapan ke Natuna,” kata Rizal.
Ratusan kapal yang direlokasi ke ZEEI Natuna memiliki kapasitas tangkap total 66.000 ton ikan per tahun. Rinciannya, setiap kapal rata-rata dapat menangkap 160 ton ikan per tahun dengan delapan kali operasi.
Sementara itu, Menteri Susi dijadwalkan akan mengunjungi Natuna pada Jumat untuk meletakkan batu pertama pembangunan rumah susun bagi para nelayan Pantura. Pengerjaan rumah akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
