Bisnis.com, PEKANBARU— Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) telah melakukan konsolidasi dengan anggotanya untuk mencegah terjadinya kebakaran pada saat ini maupun di tahun-tahun mendatang.
Ketua Umum APHI Sugiono mengatakan beberapa langkah yang sudah ditempuh antara lain melalui penyiapan sistem tanggap dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla), upaya perbaikan tata kelola lahan gambut, pemenuhan sarana prasarana pengendalian karhutla, pemberdayaan masyarakat dan penguatan koordinasi dengan Tim Satgas Karhutla baik di pusat maupun di daerah.
“Upaya anggota APHI untuk memperbaiki tata kelola lahan gambut akan berjalan efektif jika didukung para pihak, khususnya masyarakat yang berada di sekitarnya, sehingga penguatan sosial menjadi sebuah keniscayaan,” kata Sugiono, Jumat (15/7).
APHI juga telah menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menjalin kerjasama untuk penguatan sosial dalam pengelolaan gambut berkelanjutan. APHI dan UGM telah meneken Nota Kesepahaman tentang Penguatan Sosial Untuk Mendukung Perbaikan Tata Kelola Lahan Gambut Di Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Sekitarnya dilakukan di Kampus UGM, Bulaksumur Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (15/7/2016). Nota Kesepahaman diteken oleh Rektor UGM Dwikorita Karnawati dan Ketua Umum APHI Sugiono.
Sugiono berharap, implementasi Nota Kesepahaman antara UGM dengan APHI dapat menghasilkan masukan-masukan yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola lahan gambut di Indonesia, untuk mendukung pengelolaan gambut secara lestari dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya.
Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan kerjasama ini penting sebab untuk mencega kebakaran hutan dan lahan (karhutla), lahan gambut harus dikelola dalam kesatuan lanskap ekosistem.
“Belajar dari bencana kebakaran karhutla tahun 2015, perbaikan tata kelola lahan gambut menjadi prioritas penting saat ini dan harus dilakukan secara paralel dengan rekayasa sosial karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi,” kata Dwikorita.
Pada 2015 terjadi bencana karhutla yang mencapai areal seluas 2,1 juta hektare. Data dari Global Forest Watch (2015) menunjukkan sekitar 24% kebakaran ini terjadi di lokasi pemegang izin pemanfaatan hutan, 20 % terjadi areal izin perkebunan dan 56 % terjadi di luar pemegang izin/areal belum ada peruntukan (open access).
Dari total luas areal yang terbakar tersebut, kebakaran di lahan gambut memang hanya 30% atau sekitar 618.000 hektare. Meski demikian dampaknya telah menimbulkan bencana asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional, bahkan berdampak pada hubungan regional.
Menurut Dwikorita, penguatan sosial menjadi instrumen penting karena lahan gambut sesungguhnya tidak bisa dikelola secara parsial dalam bentuk satuan unit pengelolaan, tetapi harus dalam satuan lanskap ekosistem. “Inisiatif sektor usaha kehutanan untuk mendorong penguatan sosial sebagai basis pendekatan kolaborasi para pihak dapat menjadi model pengelolaan lahan gambut ,” kata Dwikorita.
