Bisnis.com, JAKARTA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mencemaskan kemungkinan terjadinya konflik horizontal pasca-mobilisasi 400 kapal penangkap ikan dari Pantai Utara Jawa ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.
Ketua KNTI Kepulauan Riau Indra Jaya mengingatkan pemerintah, bahwa di Natuna masih banyak nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Bukan mustahil, menurut dia, masuknya nelayan asal Pantura mempengaruhi kondisi sosiologis penduduk setempat.
“Kalau Presiden Joko Widodo tetap memaksakan mobilisasi, akan terjadi konflik horizontal. Coba kita lihat saja nanti. Karena masyarakat lokal Natuna merasa mereka tidak mendapat apa-apa tapi malah diberi ruang bagi orang lain,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com dari Jakarta, Kamis (14/7/2016).
Guna mengindari ekses tersebut, Indra mengusulkan kepada pemerintah untuk mengutamakan pemberdayaan nelayan daerah. Saat ini, mereka tak memiliki armada berukuran besar untuk menggarap perairan Natuna hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yang kerap dimasuki kapal-kapal asing.
“Kami berharap KNTI dipanggil untuk bisa menyuarakan hal ini di tingkat nasional,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah akan memobilisasi 400 kapal dan sekitar 4.000 nelayan dari Pantura ke perairan Kepulauan Natuna, guna menggarap potensi perikanan di wilayah terluar Indonesia itu. Menurut pemerintah, kapasitas penangkapan baru 9,3% dari potensi sumber daya lestari (maximum sustainable yield/MSY).
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebutkan kapal-kapal itu berukuran minimal 30 tonase kotor (GT) dan akan menangkap ikan di ZEEI. “Kalau sekarang kapasitas tangkap di sana masih 9,3% dari potensi lestari, kurang dari setahun bisa naik 40%,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Optimalisasi Ekonomi Kepulauan Natuna di Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Menurut Rizal, 400 armada perikanan tersebut adalah bagian dari kapal-kapal yang selama ini di-mark down pemiliknya di bawah 30 GT untuk menghindari pungutan perikanan. Namun, dia menjamin pemerintah telah ‘memutihkan’ pelanggaran tersebut. Mereka dapat mendapatkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kembali bila ikut pengukuran ulang kapal dan bersedia pindah ke Natuna.
“Saya kasih batas waktu sampai Oktober 2016 kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan sertifikat ukur ulang dan izin penangkapan ke Natuna,” kata mantan Kepala Bulog ini.
Operasi
Ratusan kapal yang direlokasi ke ZEEI Natuna memiliki kapasitas tangkap total 66.000 ton ikan per tahun. Rinciannya, setiap kapal rata-rata dapat menangkap 160 ton ikan per tahun dengan delapan kali operasi.
Dalam Rakor tersebut, sempat mengemuka pelibatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi karena mobilisasi tersebut akan memindahkan ribuan penduduk. Namun, Menko Rizal Ramli menilai opsi tersebut bukan prioritas.
“Kita jangan terlalu birokratis. Yang mudah kita bikin mudah, yang masih susah kita bikin mudah. Nelayan Pantura itu tangkapan kecil, kalau dikasih daerah gemuk senang banget,” katanya.
Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja menimpali, para nelayan yang dimobilisasi ke Natuna tidak akan membawa keluarga mereka. Pemerintah akan menyediakan rumah yang disinggahi nelayan setelah melaut dan mendaratkan hasil tangkapannya.
“Kami menghindarkan mereka langsung pulang ke Jawa setiap dapat tangkapan. Nanti kapal ditinggal di sana dan kalau pulang mereka naik pesawat,” kata Sjarief.
.jpg?w=300&h=221)
