MIGAS NATUNA: Harus Untuk Kemakmuran Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menginginkan potensi minyak dan gas bumi di wilayah perairan Natuna dapat diberdayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia seluruhnya.

"Wilayah Natuna kaya akan minyak dan gas bumi," kata Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal mengevaluasi keberadaan kontraktor migas yang beroperasi di kawasan perairan yang merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia.

Pengkajian tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk melihat mana kontraktor migas yang sepertinya mandek atau hanya bersifat sementara beroperasi di sana.

Apalagi, Menko Maritim juga mengingatkan bahwa harga minyak bumi global saat ini sedang turun dan bila pada masa mendatang naik lagi maka hal itu akan menarik minat bagi para investor di bidang migas.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi VII dari Fraksi Nasdem, Kurtubi menegaskan pembentukan holding BUMN akan berdampak pada pengelolaan migas yang menjadi satu kesatuan, apalagi Indonesia saat ini membutuhkan pembangunan infrastruktur gas yang besar.

"Itu bisa dibangun kalau tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Kurtubi.

Menurut dia, sangat tidak mungkin infrastruktur gas nasional diserahkan dan dikelola oleh PGN sebab meski perusahaan negara, namun 43 persen saham PGN dikuasai publik yang sebagian di antaranya merupakan perusahaan atau institusi asing.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebaiknya infrastruktur gas yang sudah jadi diserahkan ke Pertamina sebagai perusahaan migas nasional, itu bisa terjadi kalau PGN menjadi anak perusahaan Pertamina.

Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Someng menambahkan bahwa holding memang sangat bagus, karena dengan demikian tidak akan ada lagi persoalan-persoalan teknis di lapangan yang selalu "dispute" antara Pertagas dan PGN seperti saat ini, misal tentang pembangunan pipa dan alokasi gas.

"Selain itu, holding juga akan meningkatkan efisiensi, misal, terkait pembangunan pipa," kata Andi.

Andi menyatakan selain penggabungan, holding BUMN juga dibentuk dengan opsi tidak digabung, yakni seperti sedia kala. Hanya saja, masing-masing badan usaha harus lebih fokus pada tugas masing-masing.