Bisnis.com, jakarta— Untuk menampung repatriasi dana dari implementasi Undang-undang Pengampunan Pajak, pemerintah segera merapatkan proyek strategis nasional yang bakal dikerjakan swasta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan Presiden bakal melakukan rapat kabinet untuk menentukan proyek strategis nasional yang ditawarkan ke swasta. Semua menteri harus komitmen memastikan proyek-proyek tersebut siap dibiayai dengan skema Public Private Partnership (PPP).
“Semua menteri komitmen begitu mengatakan proyek itu proyek PPP. Ayo, kita kerjakan agar semua dana yang masuk bisa untuk infrastruktur di Indonesia,” katanya, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Pemerintah berharap agar aliran dana dari tax amnesty bisa masuk ke berbagai instrumen seperti utang pemerintah, saham, perbankan, dan proyek infrastruktur baik proyek baru (green field) maupun proyek pengembangan (brown field).
Menurutnya, proyek dengan skema PPP akan mengarah ke proyek infrastruktur seperti bandar udara, air minum, air untuk energi, listrik, jalan tol, dan sebagainya.
“Brown field maupun green field yang akan ditawarkan. Hari Jumat akan rapat kabinet untuk menentukan sekian banyak proyek PPP yang akan kita tawarkan,” ucapnya.
