Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan pembangkit listrik diprioritaskan ke wilayah dengan rasio elektrifikasi yang rendah.
Dalam pembukaan rapat kabinet terbatas (ratas) soal Percepatan Penyelesaian Program Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000 Megawatt, Presiden juga meminta agar percepatan itu dilakukan dengan pembangunan pembangkit listrik yang mudah dipindahkan (mobile power plant/MPP) atau pembangkit listrik terapung (vessel power plant/VPP).
"Saya sudah melihat kondisi lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan kita di beberapa provinsi, baik di Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Bali. Dari kunjungan itu saya ingin menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan berikan prioritas pada daerah yang masih kurang pasokannya. Jadi disitu diberikan prioritas terlebih dahulu," katanya, Rabu (22/6/2016).
Dengan demikin, lanjutnya, Indonesia bisa mempercepat penambahan kapasitas pembangkit listrik sehinhha keluhan masyarakat bisa segera diatasi.
Namun, khusus untuk daerah yang kebutuhan listriknya sudah tercukupi meskipun juga masih sedikit, Kepala Negara meminta agar ada kalkulasi menyangkut laju pertumbuhan ekonomi sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Dengan demikian, bisa memenuhi permintaan baik dari masyarakat maupun industri ke depan.
Adapun, Presiden juga meminta untuk wilayah yang sudah berlebih pasokan listriknya agar pembangkit listrik diarahkan untuk dikonversi menggunakan pembangkit yang berbasiskan eneegi baru dan terbarukan (EBT).
Untuk itu, lanjutnya, pelaku usaha swasta diharapkan diberikan peran yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Jokowi, sapaan akrab Presiden Joko Widodo, mengharapkan agar swasta diprioritaskan untuk masuk ke pembangkit listrik berbasis EBT.
"Terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang kita punyai terutama EBT. Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro berikan prioritas, maupun yang mikrohidro berikan prioritas," katanya.
Presiden menilai kedua sumber energi itu, panas bumi dan air akan memberikan kapasitas yang cukup besar untuk potensi pembangunan pembangkit listrik.
Proyek Pembangkit Diarahkan ke Wilayah Minim Listrik
Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan pembangkit listrik diprioritaskan ke wilayah dengan rasio elektrifikasi yang rendah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Lukas Hendra TM
Editor : Rustam Agus
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
11 jam yang lalu
Setelah GJTL, Giliran Saham ABMM Diborong Lo Kheng Hong
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
2 menit yang lalu
Ekonom: Harusnya Pengusaha Lebih Takut PPN 12% dibanding UMP 6,5%
1 jam yang lalu
Kemendag Pastikan Minyakita Tidak Kena PPN 12%, tapi 11%
2 jam yang lalu