Bisnis.com, JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menjanjikan penuntasan peta jalan industri nasional dua bulan lagi. Peta jalan tersebut sedianya akan direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai panduan dan strategi industrialisasi.
Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dan menerima banyak masukan dari pemangku kebijakan industri di empat negara, yaitu Korea Selatan, Jepang, China dan Jerman. Adapun, KEIN akan melakukan lawatan ke beberapa negara lagi sebelum memfinalisasi peta jalan itu.
Menurutnya, penting bagi Indonesia untuk memiliki peta jalan industrialisasi dengan bercermin pada kesuksesan negara-negara tersebut.
“Roadmap industri itu akan selesai awal Agustus. Akan ke beberapa negara lagi, supaya kita tentunya harus berdasarkan apa yang kita miliki, SDA yang kita miliki itu harus disesuaikan,” katanya dalam pertemuan dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/6/2016).
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah memaparkan empat resep untuk membangkitkan kembali sektor manufaktur, demi bersaing dengan negara-negara di kawasan dan memperbesar peran terhadap produk domestik bruto.
Menteri Perindustrian Saleh Husin menjabarkan, prasyarat kebangkitan industri substitusi impor adalah membangun industri yang menghasilkan bahan baku dan penolong, alias industri hulu dan antara.
"Kunci pertama, adalah ketersediaan energi yang harganya mampu bersaing dengan negara di kawasan," kata Saleh di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/5).
Dia mencontohkan, harga gas domestik yang masih berkisar di level US$8-US$9 per MMBtu, bahkan mencapai US$14 per MMBtu di beberapa daerah seperti Sumatra Utara, membuat industri nasional sempoyongan.
Pasalnya, harga gas di negara lain se-kawasan seperti Vietnam hanya US$3-US$5 per MMBtu. Dia mengatakan, level harga gas yang ideal untuk membuat industri nasional berkembang dan mampu bersaing di regional berada di kisaran US$5-US$6 per MMBtu.
"Kedua, bunga bank kita masih tinggi. Jadi ada perusahaan baru, misalnya, langsung tergopoh-gopoh," kata Menperin.
Ketiga, katanya, adalah bagaimana mereduksi sebanyak mungkin beban biaya logistik. Menurutnya, harga pengapalan barang hasil industri di dari Jawa ke Papua masih lebih mahal ketimbang dari Jawa ke China, bahkan ke Turki.
Keempat, insentif fiskal. Saleh menuturkan pihak tengah berusaha memberi rangsangan untuk menumbuhkan manufaktur dengan mempercepat pemberian insentif fiskal, baik tax holiday maupun tax allowance.
Sayangnya, keputusan terakhir bukan di tangan Kementerian Perindustrian, melainkan di Kementerian Keuangan sebagai Otoritas Fiskal. "Di Vietnam, misalnya, mereka berikan 20 tahun," katanya.
