Bisnis.com, MALANG—Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) mendesak disusun roadmap persusuan yang lebih terpadu, aplikatif, dan realistis.
Wakil Ketua DPP GKSI Sulistyono mengatakan saat ini beberapa kementerian masing-masing memang telah menyusun roadmap persusuan nasional, namun masih belum padu dan kurang aplikatif dan realistis.
“Jadi kesannya masih berupa kajian akademis, kurang aplikatif selain belum koheren antarkementerian yang satu dengan yang lain,” ujarnya di Malang, Jumat (29/4/2016).
Dengan adanya roadmap persusuan tersebut, maka arah pengembangannya lebih jelas pentahapannya. Termasuk penyusunan program-programnya.
Contoh yang sederhana saja, sampai saat ini masih belum ada panduan tentang persyaratan minimum skala ekonomis peternakan sapi merah dan pemanfaatan good farming practices oleh pemerintah.
Dengan adanya adanya panduan tersebut, maka upaya pengembangan peternakan sapi perah menjadi lebih jelas. Begitu juga dengan upaya peningkatan produksi susunya.
“Yang perlu dilakukan pemerintah, insentif berupa harga susu. Susu sapi impor itu murah karena ada insentif dari pemerintah,” ujarnya.
Dengan begitu, maka jika pemerintah ingin peternak sapi perah bergairah membudidayakan dan merawat sapi tersebut, maka mestinya ada insentif berupa patokan harga susu yang baik.
Patokan sederhanya, harga susu idealnya sesuai dengan harga keekonomiannya.
Dia mengingatkan, jika sudah ada roadmap tentang pengembangan persusuan nasional, maka kementerian akan lebih padu dalam menyusun program-programnya.
Kementerian tinggal melaksanakan instruksi dari presiden terkait upaya pengembangan persusuan nasional.
Sebelumnya, Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Emil B. Arifin mengatakan proporsi pasokan susu dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi nasional diperkirakan terus merosot hingga hanya tersisa 10% pada lima tahun mendatang atau 2021 jika penanganan peternakan sapi perah seperti yang berlangsung saat ini.
Saat ini saja kontribusi susu dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi susu nasional hanya tersisa 20%. Sisanya dipenuhi dari ekspor. “Sebelumnya, konstribusi susu segar dalam negeri masih 25%,” ujarnya.
Data 2013, kebutuhan konsumsi susu nasional mencapai 4,2 juta ton. Dari angka itu, 3,360 ton dipenuhi dari impor, sedangkan sisanya, 787.000 ton dari dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Penurunan produksi terkait beragam permasalahan. Namun yang paling berdampak, karena adanya kebijakan pemerintah melarang impor sapi pedaging sehingga sapi perah banyak yang disembelih untuk dikonsumsi dagingnya.
Hal itu terjadi pada 2012. Pada 2011, populasi sapi merah mencapai 697.000 ekor dengan produksi susu sebanyak 977.000 ton, sedangkan pada 2011 menurun menjadi 611.000 ekor dengan produksi 960.000 ton.
Pada 2013, penurunan populasi sapi perah makin turun tajam menjadi 460.000 ekor dengan produksi susu sebanyak 787.000 ton, dan 2014 terkait terjadi kenaikan tipis menjadi 801.000 ton dengan populasi sebanyak 483.000 ekor sapi perah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
