Bisnis.com, MEDAN--Peternak Sumatra Utara dan Aceh yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Rakyat Indonesia (Aspari) meminta pemerintah membentuk lembaga independen untuk mengaudit kualitas pakan ternak.
Ketua Aspari Tengku Zulkarnaen menyebutkan, pembentukan lembaga tersebut perlu segera dilakukan karena selama ini harga ditentukan oleh perusahaan pakan, sementara peternak mengklaim kualitas pakan tidak memenuhi aturan.
"Selama ini tidak ada jaminan kualitas pakan ternak dari perusahaan. Kualitas pakan untuk usia 1-10 hari, 10-17 hari hingga 18-35 hari seharusnya berbeda. Standarnya berbeda. Ini yang tidak bisa dijamin," papar Zulkarnaen di sela-sela Seminar Nasional Aspari Pembangunan Peternak Ayam Broiler Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Bibit, Pakan, dan Obat-obatan Berbasis Riset, Jumat (29/4/2016).
Lebih lanjut, Zulkarnaen menuding perusahaan pakan ternak selama ini mengambil untung atas penjualan pakan, dan memaksa peternak untuk menjual di bawah harga modal. Dia mengklaim perusahaan sepakat menaikkan harga pakan, sementara harga jual diturunkan. Dia mencontohkan, untuk harga pakan saat ini dibandrol Rp7.000 per kg. Adapun, untuk menghasilkan 2 kg daging ayam dibutuhkan 3,3 kg pakan.
Total biaya tersebut kemudian harus ditambah bibit ayam Rp4.000, OVK Rp2.000, BOP 3.000 sehingga modal untuk 2 kg daging ayam Rp32.000. Sementara itu, harga jual yang ditentukan pabrik besar Rp11.000 per kg.
Beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam skema ini yakni Charoen Pokphand Jaya Farm, Japfa Comfeed Indonesia, Malindo Feedmill, New Hope Group, Cheil Samsung Indonesia, Cargill Animal Nutrition, Mabar Feed Indonesia, dan Sabas Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut telah dilaporkan Aspari ke KPPU.
"Kami juga merekomendasikan lembaga independen tersebut untukmengaudit ketersediaan giant grand parent stock, grand parent stock, parent stock, dan day old chicken. Kami ingin mengubah tata niaga ayam broiler agar peternak rakyat tak lagi dipaksa untuk menjual di bawah modal, " tambah Zulkarnaen.
Selain itu, Aspari juga menuntut pemerintah mengalihkan pengaturan harga acuan ayam yang selama ini ditetapkan posko di masing-masing daerah ke pemerintah pusat atau pemprov.
"Kami juga meminta pemda melalui Dinas Peternakan untuk menjalankan fungsinya membina peternak," ucap Zulkarnaen.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Subintoro mengatakan, andil harga daging ayam ras cukup besar terhadap inflasi, sehingga memerlukan perhatian khusus. Dia mencontohkan, laju inflasi pada akhir tahun lalu di Sumut terdongkrak akibat kenaikan harga daging ayam.
"Keluhan ini tidak hanya terjadi di Sumut dan Aceh, tapi daerah lain di luar Sumatra. Beberapa faktor penyebab kenaikan harga daging ayam pada akhir tahun lalu di Sumut yakni adanya penurunan produksi, peningkatan biaya pakan, pembatasan impor jagung, dan peningkatan permintaan akibat peralihan dari konsumsi daging sapi. Ini harus menjadi perhatian TPID," paparnya.
Subintoro menekankan, menjelang puasa dan Lebaran, TPID Sumut memiliki pekerjaan rumah yang lebih berat karena laju inflasi pada Maret 2016 0,84% jauh di atas rerata nasional 0,19%.
Selain daging ayam ras, dia menyebutkan, inflasi Sumut juga rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan lain seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan daging sapi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
