Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan instrumen nontunai dalam pembayaran jasa jalan tol diestimasi dapat mengurangi kemacetan hingga 40% ketika puncak arus mudik Lebaran. Implementasi program ini akan dimulai pada Juni.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan intensifikasi penggunaan sistem sensor di gerbang tol guna mereduksi kepadatan arus mudik sangat mungkin untuk dilaksanakan.
Menurutnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah melakukan estimasi tersebut. Dia juga mengatakan, Kementerian PUPR telah memiliki roadmap penggunaan transaksi nontunai seperti e-money dan e-toll.
"Hitung-hitungannya BPJT itu bisa mengurangi kemacetan 40% dari antrean pintu tol utuh. [Misalkan] nanti bayarnya dipintu keluar seperti Brebes Timur, atau yang di Bandung, dan kami dari BPJT juga telah membuat. Itu baru satu klaster belum nanti klaster lain," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Basuki mengestimasi, pembayaran tunai memakan waktu selama 20 detik per kendaraan, sedangkan nontunai 10-12 detik. Untuk itu, dia menyampaikan akan berusaha melakukan integrasi seluruh pintu tol yang akan dimulai dari Cikopo, Palimanan-Pejagan.
"Jadi cuma ambil kartu, pas pintu keluar baru bayar, ini open system. Kita coba bertahap per klaster, pertama itu Cikarang Utama sampai Brebes Timur, nanti Solo-Ngawi sampai Surabaya," ujarnya.
Basuki menjelaskan, Tol Cipali juga telah diintegrasikan dan tidak ada lagi pintuya. Sehingga, katanya, dari Cikarang Utama sudah tidak ada lagi hambatan. "Cikarang Utama, Bandung, sampai Brebes Timur itu satu cluster."
Menteri PUPR mengatakan fokus implementasi ini ada di Pulau Jawa. Dia menyebutkan, percobaan ini juga membutuhkan waktu karena bank dan investor yang terlibat beragam, serta tidak hanya menggunakan sistem terbuka, melainkan juga tertutup.
Untuk persiapan arus mudik Lebaran, Basuki menjanjikan perbaikan sejumlah ruas jalan di Pantura seperti wilayah Ciasem, Pamanukan dan Pusakajaya akan usai pada akhir Mei.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kementerian untuk melakukan antisipasi dan mengamankan pelaksanaan libur panjang Lebaran, yang diprediksi akan terlaksana pada 6-7 Juli 2016.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan persoalan keamanan, transportasi dan energi harus dijaga pada momen Ramadan dan Lebaran. Adapun, akan ada satu kali Rapat Terbatas lagi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pengamanan.
Pengamanan itu mencakup arus transportasi orang dan barang, stabilisasi dan ketersediaan harga pangan serta ketersediaan harga komoditas energi.
"Kebetulan kan posko mudik tahun ini lebih lama, H-4 sampai H+4, jadi mudah-mudahan lebih baik karena lebih lama poskonya. Koordinatornya nanti Kemenhub, dan ada kami [Kementerian PUPR], Polri dan Kementerian Kesehatan," ungkapnya.
