Bisnis.com, SURABAYA—PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka tengah membidik ekspor ke sejumlah negara yang bukan mitra dagang tradisional RI. Perseroan baru saja merealisasikan kontrak ekspor 150 kereta untuk Bangladesh Railway.
Direktur Utama PT Inka (Persero) Agus H. Purnomo mengatakan ekspor ke Bangladesh tersebut merupakan pengapalan pertama ke negara mitra dagang nontradisional RI yang direalisasikan tahun ini. Nilai kontraknya mencapai kisaran US$73 juta setara US$486.667 per unit. “Ekspor dilakukan secara bertahap. Kami dapat sokongan dari Kementerian Keuangan dan Eximbank,” katanya.
Khusus kontrak dengan Bangladesh Railway, ekspor dilakukan bertahap mulai dari 15 gerbong terlebih dulu. Pengiriman dilakukan mulai Maret dan berakhir pada Agustus 2016, pengapalan pertama direalisasikan pada 31 Maret 2016.
Selanjutnya Inka memasuki tahap tender lagi dengan Bangladesh Railway untuk proyek pengadaan tambahan gerbong penumpang. Jumlahnya mencapai 264 unit, akan dilaksanakan pada April 2016. Tender ini untuk memenuhi kebutuhan kereta penumpang sampai dua tahun mendatang.
“[Selain Bangladesh] ada beberapa negara mitra dagang nontradisional RI lagi yang kami jajaki, seperti Filipina dan Malaysia. Di mana kami masuk [tender] di sana lawannya China,” ujar Agus.
Selain dua negara itu setidaknya ada lima negara lain yang notabene mitra dagang nontradisional yang akan dijajaki Inka pada tahun ini. Mereka adalah Pakistan, Myanmar, Srilanka, Thailand, dan Mesir. Seluruhnya pengadaan kereta penumpang kecuali Thailand berupa kereta barang.
Sejauh ini tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) kereta buatan Inka menyentuh 70%. Angka ini dinyatakan Agus sebagai tingkat tertinggi yang bisa dicapai perusahaan. Untuk melampauinya Inka belum mampu lantaran beberapa komponen mutlak masih disuplai dari impor.
Menjual barang ke luar negeri bukan hal mudah untuk dilakukan pemanufaktur kereta lokal seperti Inka. Guna memenangkan persaingan dengan pabrikan asing dibutuhkan sokongan pemerintah dan perbankan, hal ini sudah diterapkan kepada Inka.
Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro mengatakan produk manufaktur yang baru menapaki pasar global, seperti kereta, membutuhkan penugasan khusus dari pemerintah. Dengan kata lain memerlukan fasilitas national interest account (NIA).
“Untuk produk yang relatif baru, tidak mudah mempromosikannya ke luar negeri. Makanya butuh NIA,” ucapnya.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 134/PMK.08/2015, Indonesia Eximbank mendapatkan penugasan khusus untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas proyek yang secara komersil sukar dilaksanakan tetapi dianggap penting oleh pemerintah.
Kini Indonesia tengah berupaya menggeser karakter ekspornya dari komoditas kepada produk olahan alias manufaktur. Untuk menyokong ini tidak hanya dibutuhkan insentif untuk produsen agar kuat dari sisi permodalan berupa NIA tetapi juga insentif bagi calon pembeli agar pasar terbuka lebih lebar.
“Harus ada buyer’s credit untuk membujuk pembeli di luar negara membeli barang kita,” kata Bambang.
Sementara itu Direktur Utama Indonesia Eximbank Ngalim Sawega menyatakan melalui Permenkeu No. 134/2015 pemerintah menugaskan pihaknya selaku Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyediakan pembiayaan ekspor kepada Inka.
“Nilai maksimumnya sebesar Rp300 miliar untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2016,” kata dia.
Pembiayaan kepada PT Inka diyakini mampu turut memberdayakan supliernya yang notabene UKM. Pendanaan ini memberikan efek domino kepada industri besar di dalam negeri maupun usaha kecil menengah (UKM) sekaligus memperbanyak penyerapan tenaga kerja.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung penuh ekspansi usaha PT Inka. Provinsi ini merasa semakin banyak pabrik Inka di Madiun menghasilkan kereta maka efeknya terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan Jatim tambah baik.
“Jika kondisi tersebut terus terjaga, akan menaikkan PDRB Jatim dari segi manufaktur dari porsinya sekitar 29,75% menjadi 30%,” tutur Soekarwo.
