Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai belum jelasnya kriteria pelaku selain lemahnya penindakan membuat mafia kartel pangan sulit diberantas.
Penilaian itu disampaikan Herman menanggapi maraknya praktik kartel pangan sebagaimana terungkap dalam disksui bertajuk Mencari Strategi Perlindungan Petani Terhadap Permainan Kartel Pangan, Selasa (15/3/201).
Turut jadi nara sumber dalam diskusi itu Direktur Penindakan KPPU Goppreira Panggabean dan pakar pertanian Arie Satria.
Menurutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum menjelaskan kriteria kartel pangan sehingga lembaga itu sulit untuk mencari dasar penindakan.
Tanpa kejelasan kriteria itu, ujarnya, KPPU terkesan hanya berteriak tanpa menunjukkan hasil.
Ini harus ditunjukkan oleh KPPU, tentang kriteria yang masuk kartel, ujarnya.
Dengan adanya kriteria itu maka semua pihak bisa mendapatkan pelajaran guna mempersempit gerak langkah mafia kartel tersebut.
Bahkan politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa hingga kini pihak KPPU juga belum pernah menjadikan mereka yang diduga mafia kartel itu sebagai tersangka.
"KPPU jangan hanya mem-blow up saja melalui pernyataan-pernyataan, tapi ujungnya tidak ada yang dijadikan tersangka," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa permainan kartel tidak saja di sektor pangan, tapi juga dalam perdagangan daging sapi dan beras.
Goppreira Panggabean mengakui KPUU dan Kementerian Pertanian terus bersinergi mencari strategi untuk menghadapi mafia kartel pangan.
Dia menyebutkan munculnya praktik tidak terpuji itu akibat adanya kesenjangan harga di tingkat petani pada saat konsumsi produk pangan tertentu yang tinggi.
Dia pun mempertanyakan apakah penyebab kesenjangan ini adalah kartel atau akibat jalur distribusi yang panjang.
Sementara itu, pakar pertanian Arie Satria mengatakan penyelundupan beras saat ini luar biasa.
Perdagangan ilegal itu, ujarnya, sudah terjadi pada komoditi pangan strategis sehingga sangat mengkhawatirkan.
Untuk itu dia meminta adanya pengawasan serius oleh pihak-pihak terkait seperti KPPU.
"Kita curiga dengan swasta, tetapi tidak ada yang mengetahui data sesungguhnya jumlah kedelai di swasta," ujarnya.
