Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR: Human Eror Tinggi, Evaluasi Menyeluruh Sistem Keselamatan Pelayaran

Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing yang juga Ketua Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI) meminta pemerintah mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran mengingat tingginya angka kecelakaan akibat kesalahan manusia akhir-akhir ini.
Sejumlah kapal timsar mencari korban Kapal KMP Refelia II yang tenggelam di Selat Bali, Banyuwangi, Jumat (4/3). KMP Rafelia II yang beroperasi dari Pelabuhan Gilimanuk Bali menuju Pelabuhan Ketapang, tenggelam di Selat Bali sekitar pukul 13.10 WIB. /ANTARA FOTO-Budi Candra Setya
Sejumlah kapal timsar mencari korban Kapal KMP Refelia II yang tenggelam di Selat Bali, Banyuwangi, Jumat (4/3). KMP Rafelia II yang beroperasi dari Pelabuhan Gilimanuk Bali menuju Pelabuhan Ketapang, tenggelam di Selat Bali sekitar pukul 13.10 WIB. /ANTARA FOTO-Budi Candra Setya
Bisnis.com, JAKARTA--Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing yang juga Ketua Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI) meminta pemerintah mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran mengingat tingginya angka kecelakaan akibat kesalahan manusia akhir-akhir ini.
 
Menurutnya, evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh mengingat sebagian kecelakaan bukan akibat cuaca buruk, namu akibat ketidakdisiplinan pelaut.
 
Dia merujuk pada sejumlah kecelakaan termasuk yang terakhir tenggelamnya kapal Rafelia 2 yang nakhodanya baru ditemukan kemarin.
 
Pelayaran itu harus dievaluasi secara keseluruhan karena kecelakaan kapal laut belakangan ini kebanyakan bukan karena cuaca tapi karena human error, ujarnya, Selasa (8/3/2016).
 
Dia mencontohkan ada kapal yang berlayar tanpa nakhoda yang memenuhi syarat.
 
Belum lagi kecelakaan kapal yang disebabkan nakhoda tidak berlayar pada alur yang ditetapkan, ujarnya.
 
Dia menilai kejadian itu sangat mempermalukan bangsa. Pasalnya, kecelakaan tersebut menunjukkan seolah-olah terkait dengan kemampuan SDM perwira pelayaran niaga kita sangat minimum.
 
Ketua IMO Watch itu menyebutkan selain melakukan evaluasi menyeluruh, pemerintah harus meningkatkan kualitas sekolah pelayaran.
 
Dia menilai sekolah pelaut harus lebih mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas mengingat anggarannya yang cukup tinggi.
 
Dengan sekolah dan pelatihan itu, ujarnya, diharapkan tidak akan terjadi lagi tindakan tidak disiplin.
 
Salah satu contoh ketidakdisiplinan adalah kasus over draft atau kelebihan muatan kapal.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper