Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata mengajak pemerintah daerah untuk proaktif dalam mengusulkan bakal calon KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Zona Pariwisata baru demi menyukseskan target pembangunan 100 KEK baru hingga 2019.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan ada 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional di Indonesia. Jika satu periode kepemimpinan rata-rata mampu menyelesaikan 10 KEK, maka perlu minimal 20 periode pemerintahan atau sekitar 100 tahun untuk membangun keseluruhan.
“Oleh karena itu, mending kita bersatu. Para bupati mengusulkan saja membuat KEK baru. Kemenpar juga sudah meminta gubernur untuk mengirimkan minimal 3 KEK per provinsi. Kalau ini dilakukan, kita bisa mencapai target 100 KEK sampai 2019 sebab kita ada 34 provinsi,” kata Arief.
Hal ini disampaikannya sesaaat sebelum meresmikan terbentuknya Forum Kerjasama Pariwisata Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (FK-PPDSI) di Jakarta, Senin (7/3). Forum ini dibentuk sebagai perwakilan pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pariwisata.
Target pembangunan KEK ini, kata Arief, terangkum dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada November 2015.
Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun akselerasi dalam rangka mewujudkan pencapaian target pembangunan pariwisata 2019.
Targetnya antara lain, yakni memberi kontribusi pada PDB nasional sebesar 8% dengan jumlah devisa sebesar Rp240 triliun, penciptaan lapangan kerja sebanyak 13 juta orang, target 20 juta kunjungan wisman dan 275 kunjungan wisnus, serta meningkatkan indeks daya saing pariwisata ranking 30 dunia.
“Percepatan yang dimulai pada tahun ini yakni pariwisata harus tumbuh sebesar 20% dari 10,4 juta wisman pada tahun lalu menjadi 12 juta wisman. Untuk mencapai target tinggi ini dibutuhkan sinergitas dari seluruh stakeholder termasuk pemda,” jelasnya.
Tambahan:
Wakil Ketua Umum APKASI, Sokhiatul Laoli dalam Seminar Pengembangan Pariwisata Daerah mengatakan bila mendapat dukungan dari semua lini, maka visi dan misi pemerintah melalui Kemenpar akan bisa terwujud.
“Saya yakin setiap daerah punya tempat wisata yang siap dikembangkan yang bisa menarik wisatawan. Untuk itu seluruh komponen harus bersinergi, kita harus tingkatkan sinergitas semua daerah. Dengan terbentuknya FK-PPDSI perkembangan pariwisata diharapkan bisa lebih maksimal,” tuturnya.
KEK TANJUNG DIKEBUT
Sementara itu, pengusulan Tanjung Kelayang di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung sebagai KEK Zona Pariwisata berlangsung mulus, mulai dari proses administrasi di level Bupati Belitung dan Gubernur Babel.
Terakhir, pada pekan lalu, proses sidang yang melibatkan sejumlah menteri seperti Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendag Thomas Lembong dan Kepala BKPM Franky Sibarani memutuskan menyetujui usulan tersebut.
“Semua pihak, semua stakeholder sepakat dan menyetujui KEK baru di Belitung,” kata Hiramsyah Sambudhy Thaib, Ketua Tim Pokja Top-10 Destinasi, beberapa waktu lalu.
Tanjung Kelayang sendiri merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas yang akan terus dikebut pengembangannya. Sembilan destinasi lainnya adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, dan Morotai.
Arief berharap Pokja Top-10 Destinasi Prioritas dapat menuntaskan persyaratan administratif sehingga dapat diserahterimakan kepada Presiden Joko Widodo pada saat acara nonton bareng Gerhana Matari Total (GMT), 9 Maret 2016 besok.
Dia mengklaim Belitung sudah siap dan layak untuk mendapatkan status KEK Pariwisata. Apalagi lokasinya cukup strategis yakni dapat ditempuh dengan penerbangan 45 menit dari Jakarta maupun Singapura.
Daya tarik wisata di daerah ini beragam, mulai dari wisata alam dan budaya. Pengusul KEK ini adalah konsorsium swasta Dharmawangsa Group yang didukung oleh pemda. Adapun tanahnya seluas 500 hektar sudah berstatus HGB dan siap dikembangkan.
Arief memastikan pembangunan KEK ini dikebut dan akan menjadi KEK pertama yang ditandatangani Presiden Jokowi.
Sebelumnya Indonesia telah memiliki 8 KEK yakni, Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur).
Berdasarkan Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, pemerintah merencanakan untuk mengembangkan 25 KEK hingga 2019.
