Sistem Anggaran KKP Harus Bisa Diakses Luas

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menginginkan sistem anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus bisa diakses secara luas oleh masyarakat guna mengedepankan transparansi.

"Jika Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) menginginkan kinerja anggarannya membaik dan di atas rata-rata kementerian lainnya, maka yang harus dilakukan adalah membangun sistem transparansi anggaran," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Menurut Abdul Halim, peningkatan sistem transparansi anggaran itu dapat dilakukan dengan membuat sistem tersebut bisa diakses luas oleh masyarakat kelautan dan perikanan.

Selain itu, ujar dia, sistem tersebut juga harus bersifat "real time" atau sesuai dengan waktu yang berlaku saat ini termasuk didalamnya terkait kemajuan pelaksanaan program/aktivitas.

Sekjen Kiara berpendapat bahwa melihat kinerja anggaran tahun 2015 serta 2016 yang sedang berjalan saat ini, tidak ada yang istimewa dari kinerja KKP, justru dinilai terbebani hal minim serapan.

Abdul Halim juga menyatakan ketidaksetujuannya bila perihal minim serapan yang dilakukan dalam implementasi anggaran KKP diperhalus dengan alasan bahwa hal tersebut karena ingin menghemat anggaran.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa KKP harus menjadi agen perubahan dalam hal pemanfaatan dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"KKP sebagai 'agent of change', inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kita harus menjalankan amanah pembelanjaan uang negara," kata Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi juga menjelaskan bahwa kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP. Dengan pemanfaatan APBN yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan maka dinilai dapat membantu ekonomi kelautan menjadi lebih baik.

Dia menginginkan KKP harus harus mewujudkan program yang lebih nyata dan konkret, serta tingkat harga-harga yang dimasukkan dalam APBN diharapkan lebih wajar, umum, dan benar. "Kita tidak boleh asal habiskan anggaran. Tidak boleh ada kebocoran dan mark up," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ia mengemukakan bahwa anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan karena transparansi publik adalah hal yang esensial.