Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengkaji pendekatan baru untuk mengelola kawasan pangan dengan menggunakan pendekatan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR).
Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, kawasan pangan di Sukabumi, Jawa Barat, menjadi lokasi uji coba dan percontohan untuk diterapkan ke 4-5 lokasi lainnya di Indonesia. BUMR diproyeksikan menjalankan konsep kawasan pangan seluas 5.000 ha-6.000 ha dengan melibatkan sekitar lebih dari 3.000 petani.
Kawasan itu dilengkapi fasilitas pabrik untuk pengeringan dan pemrosesan serta gudang. Kemudian, komoditas pangan yang dihasilkan disalurkan ke pasar. Kawasan yang dikelola BUMR itu juga akan mengidentifikasi tipe lahan dan struktur tanah sehingga dapat diketahui jumlah pupuk yang diperlukan termasuk pengelolaan teknologi informasi yang handal.
" Saya berpikir yang penting kita coba berdasarkan apa yang disebut dengan evidence based policy. Jadi kalau yang di Sukabumi berhasil, kita copy satu atau dua tempat," katanya, di Jakarta, Senin (22/2/2016).
Pengkajian BUMR juga sebagai solusi pengendalian inflasi dari sisi supply chain dan distribusi selain dari sisi kebijakan moneter. Selain pengendalian stok fisik dan rantai, belum tersedianya data base komoditas secara real time juga menjadi kendala pengadaan rantai pasok.
BUMR diharapkan menjadi korporasi kekuatan petani yang besar sehingga menjadikan petani sejahtera dan kedaulatan pangan. Seperti diketahui, Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2016 kembali mengalami penurunan 0,27% atau pada level 102,55 daripada bulan sebelumnya.
Penurunan itu disebabkan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,35% atau lebih kecil dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,63%.
Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi pangan utama yaitu padi sebanyak 76,2 juta ton dan meningkat menjadi 77 juta ton pada 2017. Pembangunan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa disasar mampu tercipta seluas 9,17 juta ha secara akumulatif dari tahun sebelumnya seluas 9,08 juta ha.
Selain itu, Sofyan juga memaparkan, pentingnya perencanaan lahan baru bagi komoditas pangan yang terintegrasi. Pemerintah daerah harus mengajukan proyek fisik dengan mencatatkan letak koordinat lokasi yang diinginkan.
" Pembangunan sawah baru harus dekat dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan. Kalau produksi ada tapi harga jatuh karena enggak bisa diangkut, enggak ada jalan. Perlu juga gudang dan pasar," tambahnya.
