Bisnis.com, JAKARTA - Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 tidak lagi menggunakan pendekatan struktur dan fungsi organisasi sebagai basis pengalokasian anggaran. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memproyeksikan pengalokasian anggaran berdasarkan program pembangunan prioritas yang dicanangkan pemerintah.
Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil mengatakan dana yang bakal digelontorkan ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan program pembangunan prioritas dan program pendukung lainnya yang berkontribusi pada prioritas.
Dia mencontohkan program prioritas peningkatan produksi dan pangan, maka alokasi anggaran akan diberikan pada pengadaan benih, pupuk, pencetakan sawah baru, dan sebagainya.
"Alokasi untuk program prioritas ini bisa saja diberikan juga kepada kementerian lain karena memang memiliki program yang turut mendukung, misalnya Kementerian PUPR karena ada program pembangunan irigasi dan pengairan," paparnya dalam rapat kerja penyusunan RKP, di Gedung Bappenas, Senin (22/2/2016).
Selain itu, Sofyan juga sempat menyinggung penggunaan bahasa dalam perumusan nomenklantur anggara di tiap kementerian/lembaga agar lebih jelas dan tidak bias makna. "Buat rumusan yang jelas, tidak ambigu, tidak sama-samar, sehingga penggunaan anggaran dapat terbaca secara jelas dan efektif," katanya.
