Bisnis.com, SEMARANG - DPD Realestat Indonesia Indonesia (REI) Jawa Tengah menolak rencana pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang konsep hunian berimbang, dengan alasan konsumen di Jateng didominasi masyarakat menengah ke bawah.
Ketua DPD REI Jateng MR Prijanto memaparkan konsep hunian berimbang yang diinginkan pemerintah pusat semestinya berlaku di kota-kota besar. Pasalnya, selama ini para pengembang di Jateng hampir mayoritas atau sekitar 75% membangun rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sisanya membangun rumah menengah ke atas.
Hunian berimbang atau rumah tapak dengan proporsi 1:2:3 yang berarti setiap pembangunan rumah 1 rumah mewah harus disertai pembangunan 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana bagi MBR di hamparan atau di kabupaten atau kota yang sama.
Seperti diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan PP itu akan mengatur pengembang yang tidak mengindahkan konsep hunian berimbang termasuk melanggar hukum.
“REI Jateng sudah sampaikan hal itu beberapa hari lalu. Kurang pas kalau hunian berimbang diterapkan di Jateng,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (18/2/2016).
Apabila PP itu diterapkan dan berimbas pada sanksi para pengembang, Prijanto khawatir akan menghambat pembangunan rumah dalam program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, mesti ada aturan turunan atau aturan teknis perihal PP tentang konsep hunian berimbang. Implementasi masing-masing daerah bisa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Kalau hanya PP, pasti pengembang di daerah teriak semua. Dipaksakan bangun rumah mewah pasti enggak laku,” terangnya.
Menurutnya, kriteria rumah tapak mewah sesuai dengan aturan bernilai Rp20 miliar per unit. Adapun, kriteria harga apartemen mewah diangka Rp10 miliar/unit.
Untuk jenis rumah tapak kategori sedang harganya di atas harga rumah tapak nonsubsidi. Sementara, patokan harga rumah tapak untuk MBR atau bersubsidi di Jateng diangka Rp116,5 juta/unit.
Dia mengakui di Jateng hanya wilayah Semarang yang mendukung untuk pembangunan rumah mewah. Namun, tidak semua pengusaha properti mampu menemukan konsumen yang berminat membeli rumah seharga Rp20 miliar/unit. “Untuk kebutuhan rumah tapak bersubsidi saja masih sangat banyak. Berarti, banyak orang Jateng yang belum memiliki rumah,” terangnya.
Prijanto menegaskan sepanjang 2016, REI menargetkan pembangunan rumah tapak untuk MBR sebanyak 10.000 unit. Sementara, untuk pembangunan rumah menengah ke atas dan apartemen sebanyak 1.400 unit.
Pihaknya berkeyakinan, pembangunan rumah MBR bakal terserap secara merata sebagai dampak kebijakan pemerintah memberikan insentif, penurunan bunga serta keringan lain bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Sementara itu, Bank Indonesia harga properti di Jawa Tengah sepanjang triwulan III/2015 meningkat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penjualan properti yang dinilai terdorong oleh relaksasi kebijakan loan to value (LTV).
Data dari Bank Indonesia Perwakilan Jateng menyebutkan hal itu tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) sebesar 190,32 atau naik 11,80% secara year-on-year (yoy). Peningkatan itu lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II/2015, yakni 11,03%.
Demikian pula secara kuartalan yang naik 1,92%. Hal ini sejalan dengan IHPR nasional yang meningkat 5,46% menjadi 188,65 serta produk domestik bruto regional (PDBR) Jateng untuk sektor konstruksi yang terakselerasi 7,89%.
