Bisnis.com, SURABAYA— Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Wilayah Jawa Timur menilai bank di provinsi ini belum cukup baik dalam mengenal usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ketua BMPD Jawa Timur (Jatim) Benny Siswanto berpendapat perbankan harus lebih insentif berinteraksi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sokongan permodalan dari banklah yang bisa mengangkat strata UMKM di Jawa Timur.
“Perbankan harus bisa menerjemahkan rasa optimistis atas perekonomi tahun ini khususnya untuk mendorong UMKM,” katanya, Jumat (12/2/2016).
Pelaku UMKM di Jawa Timur berkisar 6,8 juta pengusaha, terbesar dari sektor pertanian tetapi Benny tidak menyebutkan porsinya. Adapun yang lain berasal dari nonpertanian, seperti perdagangan, hotel, dan restoran, serta berbagai sektor lain.
Guna merangsang pelaku UMKM lebih subur di Jawa Timur, seperti halnya di daerah lain, jelas dibutuhkan peran bank. Setidaknya perbankan dapat menyokong dari sisi permodalan. Penyaluran kreditlah yang memposisikan bank dengan peran 25% - 30% terhadap dinamika ekonomi Jatim.
Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia Jatim menyebutkan pada triwulan ketiga tahun lalu penyaluran kredit UMKM secara umum tumbuh 9,96% (year-on-year / y-o-y). Angka ini di bawah realisasi pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,39% (y-o-y).
Benny yang juga menjabat Direktur Eksekutif BI Jatim dalam KEKR menyebutkan penurunan suku bunga kredit UMKM ke level 14,39% pada triwulan ketiga jadi salah satu faktor pendorong peningkatan penyaluran kredit.
“Ini turut mengindikasikan ketahanan UMKM Jatim menghadapi depresiasi rupiah terhadap dolar AS, mengingat mayoritas UMKM menggunakan bahan baku dalam negeri,” ucapnya.
Penyaluran kredit UMKM mayoritas ditujukan kepada tiga sektor, yaitu perdagangan 56,30%, industri pengolahan 13,33%, dan pertanian 6,47%. Berdasarkan skala usahanya, kredit UMKM didominasi usaha menengah Rp48,3 triliun, kecil Rp30 triliun, dan mikro Rp21,9 triliun.
Sejumlah upaya dilakukan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong pembiayaan UMKM. Misalnya, imbuh Benny, dengan memberikan porsi tertentu dalam penyaluran kredit oleh bank. Adapun secara makro melalui penyediaan insentif kepada bank yang memberi porsi besar untuk kredit UMKM.
Gubernur Jatim Soekarwo menginginkan UMKM di provinsi yang dipimpinnya dapat lebih agresif memanfatkan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ada tiga hal kunci yang memengaruhi daya saing mereka.
“Yang harus dipikirkan dalam masuk ke Asean adalah bidang industrinya, skema permodalan, dan pasarnya,” tutur pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Sampai dengan Oktober 2015, perdagangan Jawa Timur mengalami surplus perdagangan dengan sepuluh negara Asean, kecuali Singapura. Adapun dengan provinsi lain surplusnya sekitar Rp100 triliun, berasal dari ekspor Rp452 triliun dan impor Rp352 triliun.
“Silahkan bank menjadi mitra di pusat-pusat perdagangan antarprovinsi maupun antarnegara itu,” kata Soekarwo.
