Bisnis.com, PURWAKARTA—PT Indo-Rama Synthetics Tbk. menyatakan telah mendapatkan fasilitas pengurangan pajak atau tax allowance untuk fasilitas produksi kesembilan yang menelan investasi US$40 juta setara dengan Rp556 miliar.
Sri Prakash Lohia, Founder and Chairman of Indorama Corporation, mengatakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan yang diterima selama enam tahun dengan besaran total 30% dapat meringankan beban perusahaan.
“Tax allowance ini sudah diterima kemarin [Selasa, 9/2]. Fasilitas ini akan mengefisiensikan pengeluaran kita serta membantu memperlancar pembayaran kembali pinjaman,” ujarnya saat peresmian pabrik, Rabu (10/2/2016).
Pabrik terbaru ini, lanjutnya, diselesaikan hanya dalam tujuh bulan dan menjadi proyek pembangunan tercepat milik Indorama Grup di dunia.
Pabrik yang memiliki 40.000 mata pintal ini menyerap 270 orang karyawan dengan 74% produksi untuk pasar ekspor.
Serapan tenaga kerja yang sedikit karena Indorama menggunakan teknologi canggih.
Mekanisasi yang dilakukan meningkatkan efisiensi serta daya saing di pasar internasional.
Saat ini Indorama juga memiliki pabrik Sri Lanka, Uzbekistan, Turki, Myanmar, Vietnam dan Etiopia.
Kapasitas produksi pabrik ini, lanjutnya, mencapai 10.800 metrik ton per tahun dan direncanakan menggunakan listrik dari pembangkit yang dibangun sendiri di Purwakarta.
Perusahaan membangun pembangkit listrik berkapasitas 60 Megawatt sementara kebutuhan pabrik ke sembilan hanya 20 MW.
“Namun hingga kini PLN tidak mau membangun kabel jaringan dengan sistem power wheeling. Peraturan Menteri ESDM sudah ada tetapi implementasi belum. Dengan jarak pembangkit hanya 7 Kilometer, penggunaan listrik sendiri semakin meningkatkan daya saing kami,” ujarnya.
Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengatakan pemerintah tidak hanya fokus menarik investasi baru ke dalam negeri, tetapi juga menjaga pertumbuhan industri yang telah ada menjadi lebih berdaya saing.
“Tidak banyak perusahaan existing yang mampu terus berekspansi, biasanya tantangannya justru datang dari dalam negeri. Misalnya tadi, pembangkit listrik sendiri tidak bisa digunakan, nanti akan kami fasilitasi penyelesaiannya,” tuturnya.
Menurutnya, upaya pemerintah meningkatkan serapan tenaga kerja serta menjaga pertumbuhan industri yang telah ada adalah disepakatinya pemberian insentif tax allowance untuk industri tekstil dan persepatuan di Pulau Jawa.
Tidak hanya itu, industri tekstil dan sepatu dengan kriteria orientasi ekspor dengan jumlah tenaga kerja 2.000-5.000 orang akan diberi diskon PPh 21 sebesar 50%.
Peraturan teknis fasilitas paket kebijakan ekonomi ini, lanjutnya, masih dirumuskan oleh Kementerian Keuangan.
Pada tahun ini, lanjutnya, BKPM akan fokus meningkatkan daya saing industri hulu dan antara dalam negeri.
Penguatan industri hulu semakin meningkatkan daya saing industri nasional, serta meningkatkan devisa negara dari ekspor.
Pada tahun ini juga, tuturnya, BKPM akan menerapkan skema kemudahan investasi langsung konstruksi dengan pilot project di lima provinsi, tujuh kabupaten, dengan target 50 kawasan industri.
Bagi perusahaan yang telah mendapatkan izin prinsip dapat langsung pembangunan, izin lain dilakukan paralel.
“Ini adalah tugas kami meningkatkan investasi serta debottlenecking sesuai permintaan Presiden. Masalah upah sebelumnya telah di selesaikan dengan PP No. 78/2015 sekarang waktunya kita memperkuat struktur industri serta daya saing global,” katanya.
Data BKPM menunjukkan total realisasi investasi Januari – Desember 2015 pada industri tekstil dan produk tekstil mencapai Rp8,3 trilliun dengan total 855 proyek.
Lebih rinci, penanaman modal dalam negeri senilai Rp2,7 trilliun jumlah 185 proyek dan penanaman modal asing senilai Rp5,4 trilliun untuk 670 proyek.
.jpg?w=300&h=221)
