Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Paket Kebijakan Ekonomi IX: Ini Kebijakan Tentang Listrik Rakyat, Ternak, dan Logistik

Pemerintah akhirnya resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-9, Rabu (27/1/2016) petang ini. Paket kebijakan ekonomi terbaru dari pemerintah itu tiga sektor.
Darmin Nasution/Antara
Darmin Nasution/Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akhirnya resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-9, Rabu (27/1/2016) petang ini.

Paket kebijakan ekonomi terbaru dari pemerintah itu tiga sektor.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, menjelaskan ketiga sektor tersebut meliputi percepatan pemenuhan kebutuhan listrik rakyat, pemasukan ternak atau produk hewan dan deregulasi logistik.

"Untuk mempercepat penyediaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik bagi rakyat melalui kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan," kata Darmin.

Ada lima pokok kebijakan di bidang ketenagalistrikan dalam paket kesembilan, antara lain memberikan dukungan pendanaan bagi PT PLN baik dalam penyertaan modal negara, penerusan pinjaman pemerintah, penerbitan obligasi, pinjaman dari lembaga keuangan dan fasilitas pembebasan PPh atas hasil revaluasi aset.

Sementara itu, terkait sektor pemasukan ternak atau produk hewan, kebijakan dalam paket ini mendorong ketersediaan pasokan daging termasuk dengan mekanisme impor sambil menunggu tercapainya langkah-langkah peningkatan penyediaan dalam negeri.

"Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan ternak dan atau produk hewan dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dengan memperhatikan kepentingan nasional," kata Darmin.

Dengan paket kebijakan ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau peternakan untuk memasukkan ternak atau produk hewan berdasarkan analisi risiko.

Sementara itu di sektor logistik, terdapat lima deregulasi kebijakan yang diambil antara lain di bidang pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial, penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhan secara elektronik, pembentukan badan pendorong ekspor usaha kecil dan menengah melalui sinergi BUMN.

Pemerintah juga melakukan deregulasi untuk mendorong sistem pelayanan terpadu kepelabuhan secara elektronik dan kebijakan penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi.

Melalui peluncuran paket ekonomi kesembilan ini, kata Pramono Anung, pemerintah mengharapkan ekonomi nasional bisa bergerak lebih jauh lagi.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Maritim Rizal Ramli, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mentan Amran Sulaiman dan Mendag Thomas Lembong serta sejumlah pejabat lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper