Bisnis.com, DENPASAR--Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanan Pembangunan Nasional menyatakan minat mengadopsi program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu yang dimiliki Pemprov Bali ke tingkat nasional.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menilai Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) sebagai sebuah ide yang sangat bagus dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa.
Menurutnya, program ini juga memadukan seluruh program yang dijalankan masing – masing stakeholder pemerintahan sehingga menjadi lebih bermanfaat dan tepat sasaran.
"Ini sangat bagus, Gerbangsadu sangat layak untuk dicoba ditingkat nasional dan kami sedang merancang tersebut di APBN 2017," paparnya saat mengunjungi Kabupaten Bangli, Minggu (17/1/2016).
Dia mengatakan program ini jika diadopsi ke tingkat nasional akan berlandaskan prinsip tematik, holistik dan integratif. Dengan begitu pembangunan di Indonesia menjadi terpadu dan ini merupakan kunci keberhasilan baik dalam pembangunan nasional, daerah maupun desa.
Dia menyampaikan akan mempromosikan program ini agar dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam pembangunan desa dan juga dalam pemanfaatan dana desa serta saat Musrenbang nanti. Untuk itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika akan diberikan kesempatan menceritakan dan memaparkan pengalamannya dalam mengelola program yang merupakan salah satu unggulan program Bali Mandara.
"Dengan model seperti ini saya yakin pembangunan desa di Indonesia akan semakin efektif dan program membangun dari desa akan mudah tercapai," tegasnya.
Pastika menjelaskan program Gerbangsadu menyasar desa dengan angka kemiskinan di atas 25%. Pemprov Bali bertahap akan mampu mengurangi angka kemiskinan di desa serta sekaligus mendukung jalannya program pemerintah pusat yakni membangun dari desa.
Dia menjelaskan Gerbangsadu merupakan sebuah program bagi desa dengan angka kemiskinan di atas 25 % dengan mengucurkan bantuan dana sebesar Rp1,02 miliar. Adapun penggunanya terdiri dari Rp200 juta untuk membangun infrastruktur desa, Rp800 juta digunakan untuk penguatan ekonomi desa yang dikelola langsung oleh BUMDes melalui simpan pinjam, penguatan modal dan lain sebagainya.
Menurut Pastika, hal inilah yang diharapkan untuk mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di desa khususnya bagi kelompok KK miskin.
