Bisnis.com, JAKARTA—Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak menargetkan 100% pemerintah dapat melakukan lelang paket pengadaan pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan LKPP tidak memiliki daya paksa dan pemberian sanksi sehingga tak berani memasang target secara angka. Dia mengungkapkan sepanjang 2015 belum 100% paket pengadaan pemerintah diumumkan secara elektronik melalui laman resmi LPSE.
“Kita tidak berani pasang target angka, tapi harapan sih tentu setinggi-tingginya,” katanya di Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Beberapa kendala belum seluruh paket diumumkan secara elektronik disebabkan banyak paket yang tidak perlu lelang seperti swakelola, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan sebagainya. Dia menuturkan paket-paket seleksi konsultan dan sejenisnya tidak cocok dilakukan melalu LPSE.
“Angka-angka dalam paket itu yang tidak dimiliki LKPP karena tersimpan di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi. Mana yang dilelang, mana yang tidak datanya ada di mereka dan tidak ada kewajiban melaporkan ke LKPP,” jelasnya.
Pada pertengahan tahun lalu, LKPP mencatatkan sekitar 70% paket pengadaan belum diumumkan via LPSE, padahal 95% institusi pemerintah telah memiliki LPSE. Dia meyakini hingga akhir tahun lalu presentase tersebut menurun.
