Bisnis.com, PADANG—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Barat dan Jambi mencatatkan penerimaan negara hanya terealisasi 76,75%, atau Rp7,46 triliun sepanjang tahun lalu.
Realisasi penerimaan itu masih jauh dari target Rp9,72 triliun yang dipatok pemerintah. Meski jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya atau 2014 masih mampu tumbuh 16,29%.
Kabid Humas DJP Sumbar Jambi Nana Sumarna mengakui tekanan ekonomi sepanjang tahun 2015 menyebabkan realisasi penerimaan sulit tercapai.
“Kondisinya serupa di seluruh Tanah Air, ekonomi lagi sulit. Kami sudah maksimal, tetapi memang target terlalu tinggi,” katanya kepada Bisnis.com.
Dia menyebutkan meski realisasi hanya menyentuh 76,75%, tetapi penerimaan pada 2015 meningkat 16,29% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp6,77 triliun. Apalagi tahun lalu target penerimaan meningkat hingga 39%.
Nana mengungkapkan tekanan ekonomi global yang menyebabkan penurunan harga komoditas sawit dan karet ikut menghambat penerimaan karena sektor industri pengolahan yang didominasi olahan sawit dan karet ikut terpukul.
Bahkan, penurunan penerimaan pajak dari sektor pengolahan di daerah Sumbar dan Jambi mencapai 20% lebih.
Dia mengatakan untuk tahun 2016 kenaikan penerimaan diperkirakan mencapai 25% dari target tahun lalu.
“Kalau kenaikan target perkiraan kami bisa 20% sampai 25%, tetapi kanbelum ada ketetapan resmi dari pusat,” ujarnya.
Adapun, data DJP setempat mencatatkan realisasi penerimaan paling tinggi dari Kantor Palayanan Pajak (KPP) Pratama Solok yang mencapai 93,87% atau Rp485 miliar dari target Rp517 miliar.
Selanjutnya, penerimaan KPP Bangko 84,95% atau Rp363 miliar dari target Rp428 miliar, KPP Bukittinggi teralisasi 83,98% atau Rp622 miliar dari target Rp740 miliar, KPP Muara Bungo terealisasi 80,29% atau Rp397 miliar dari target Rp494 miliar.
Selain itu, KPP Kuala Tungkal terealisasi Rp76,46% atau Rp433 miliar dari target Rp567 miliar, KPP Payakumbuh terealisasi 76,20% atau Rp225 miliar dari target Rp296 miliar, KPP Jambi teralisasi 75,43% atau Rp2,25 triliun dari target Rp2,99 triliun.
Sedangkan KPP Padang I hanya terealisasi 75,04% atau Rp1,82 triliun dari target Rp2,43 triliun, dan KPP Padang II terealisasi 67,92% atau Rp848 miliar dari target Rp1,25 triliun.
