Bisnis.com, BANDUNG - Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat tidak menjamin beberapa industri padat karya akan merelokasi usaha ke beberapa daerah meskipun pemerintah pusat baru mengeluarkan paket kebijakan tahap VII soal insentif bagi sektor tersebut.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Widjaja mengemukakan beberapa industri padat karya akan merelokasi usahanya akibat nilai upah minimum kabupaten/kota 2016 yang terlalu tinggi.
"Ada laporan ke Apindo yang akan merelokasi industri akibat tekanan biaya operasional yang sangat tinggi terutama UMK," ujarnya, Senin (7/12/2015).
Dia menyebutkan beberapa industri padat karya yang akan merelokasi antara lain dari daerah Bekasi dan lainnya.
Mereka mayoritas saat ini masih mencari lahan pengganti industri di Kabupaten Majalengka terutawan Aerocity yang sudah dicanangkan dalam masterplan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jabar bagian timur. Selain itu, wilayah tersebut dianggap kondusif untuk mendirikan industri padat karya.
"Upah yang murah dan infrastruktur yang sudah terkoneksi memacu pengusaha untuk mendirikan industri di sana," ujarnya.
Kendati demikian, Dedy menjelaskan, relokasi industri masih dilakukan dalam tahap yang wajar karena pengusaha ingin mengembangkan produknya agar lebih berdaya saing saat pemberlakuan pasar bebas Asean yang sebentar lagi direalisasikan.
"Yang penting relokasi masih dilakukan di dalam negeri, justru yang berbahaya itu jika ke luar negeri," katanya.
Menurutnya, pengusaha tidak akan langsung menutup industrinya selama proses relokasi dijalankan yang membutuhkan waktu sekitar dua tahun.
Dia juga menjelaskan proses relokasi tersebut akan melibatkan pekerja untuk ikut ke kawasan yang baru. Pekerja pasti diajak terlibat dengan catatan mereka mau tinggal di kawasan yang baru atau tidak.
"Mungkin seperti industri di Bekasi yang melakukan relokasi tidak akan ditutup, tetapi dijadikan gudang. Jadi, aktivitas industri dipusatkan di kawasan yang baru," katanya.
Dedy meminta pemerintah menjamin keamanan investasi bagi para investor agar memberikan ketenangan dalam menjalankan aktivitas produksi nantinya.
"Infrastruktur selesai, pemerintah harus menjamin keamanan investasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
