Bisnis.com, BANDUNG—Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri Ina Primiana menilai belum ada sinkronisasi antarkementerian dalam paket kebijakan ekonomi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran ini mencontohkan dorongan untuk menumbuhkan sektor industri dalam paket kebijakan belum bersinergi dengan kementerian lain.
“Industrinya sedang ditumbuhkan tetapi di sisi lain, misalnya semangat dari Kementerian Perdagangan, itu tidak ada sama sekali [sinergi] bagaimana mendorong hilirisasi. Mereka lebih semangat untuk impor,” paparnya kepada Bisnis seusai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Senin (7/12/2015).
Dia menyampaikan paket kebijakan menyangkut industri harus dipahami oleh kementerian lain yang terkait dengan industri. “Meliputi perhubungannya, PU [pekerjaan umum]-nya, infrastruktur, ataupun terkait energinya. Semuanya. Tidak hanya Kementerian Perindustrian.”
Ina menuturkan, terkait paket kebijakan yang berisi tentang insentif pajak seperti yang ada dalam Paket Kebijakan VII, perlu diperhitungkan soal penerimaan negara dari pajak yang saat ini dinilainya menjadi masalah di Kementerian Keuangan.
“Tax allowance harus dihitung juga. Dari semua kegiatan ekonomi itu mana yang bisa mendorong peningkatan pajak, mana yang tidak. Hal itu harus dipetakan, tidak bisa terus-terusan tax allowance, sementara kita sedang kekurangan,” tuturnya.
Ditanya soal implementasi di daerah, dia menyatakan paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa begitu saja diterapkan di daerah. Menurutnya, harus ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
“Sampai ke tingkat yang paling kecil yaitu di tingkat desa. Karena implementasinya itu di daerah, misalnya untuk investasi, kawasan ekonomi khusus dan sebagainya. Yang dikhawatirkan kebijakan bagus, tapi implementasi kurang, sehingga tidak jadi apa-apa,” urainya.
