Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama dinilai minim efektivitas.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada pertengahan Februari, LPEM FEB UI menyimpulkan bahwa para responden tidak yakin dengan arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru berdasarkan kinerja 100 hari pertama.
“Ada keraguan yang meluas tentang kebijakan ekonomi pemerintah, dengan hanya sedikit yang melihat efektivitasnya,” tulis dalam laporan tersebut, dikutip pada Minggu (16/3/2025).
Tercatat dari 42 responden, 36 di antaranya melihat secara negatif—21 tidak efektif, 15 sangat tidak efektif. Sementara, hanya 2 orang yang melihat sedikit efektivitas dan 4 orang tetap netral.
Bahkan, tidak ada responden yang menganggap kebijakan tersebut sangat efektif. Ini mencerminkan skeptisisme yang luas.
Riset LPEM FEB UI yang dipimpin Chaikal Nuryakin itu menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan adalah -1,17. Hal itu menunjukkan sentimen negatif yang kuat, dengan rata-rata kepercayaan yang tinggi (8,31/10).
Baca Juga
Di sisi lain, upaya pemerintahan baru untuk meningkatkan inklusivitas dan mengurangi eksklusivitas dan mengurangi ketimpangan dalam 100 hari pertama pemerintahannya secara luas dipandang tidak efektif.
“Ada keraguan yang meluas tentang komitmen pemerintah terhadap inklusivitas dan pengurangan kesenjangan, tanpa adanya kemajuan yang dirasakan,” lanjut LPEM FEB UI.
Total dari 42 responden, 30 orang memandangnya secara negatif (15 tidak efektif dan 15 sangat tidak efektif) serta 13 lainnya netral. Lagi-lagi, tidak ada responden yang menganggapnya efektif, yang mencerminkan skeptisisme yang luas.
Rata-rata tanggapan untuk isu tersebut adalah -0,98 yang menunjukkan persepsi negatif, dengan rata-rata kepercayaan yang tinggi (8,26/10).
Dari survei yang dilakukan terhadap 42 pakar ekonomi, menunjukkan bahwa ada skeptisisme mendalam tentang kemampuan pemerintahan saat ini untuk mendorong reformasi kelembagaan yang berarti dalam 100 hari pertama.
“Reformasi kelembagaan di bawah pemerintahan baru secara luas dipandang memburuk,” tuturnya.
Dari 42 responden, 35 orang memandangnya secara negatif, 13 orang sedikit lebih buruk, 22 orang lebih buruk secara signifikan, dan 7 orang bersikap netral. Tidak ada responden yang melihat adanya perbaikan, yang mencerminkan keprihatinan yang kuat.
Sementara rata-rata tanggapan adalah -1,36, menunjukkan persepsi negatif yang tajam, dengan rata-rata kepercayaan yang tinggi (8,48/10).
Sebagai informasi, survei LPEM UI ini digelar pada 14 Februari 2024 melalui platform daring. Responden terdiri dari 42 pakar ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Perinciannya, 38% pakar berasal dari universitas di Indonesia, 26% dari universitas luar negeri, 17% dari lembaga penelitian, 10% dari lembaga internasional, 7% pakar independen, dan 2% tak memberi keterangan.
