Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kerap kali harus bernegosiasi kepada kelompok penguasa yang menolak kebijakan perekonomiannya.
Kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024—jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF), Sri Mulyani menceritakan kiatnya bisa menavigasi kebijakan perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun meski bukan orang partai politik.
Dia menjelaskan, momentum Reformasi 1998 buat perpolitikan Indonesia lebih inklusif. Rakyat, sambungnya, ingin dipimpin oleh pemerintahan yang bebas korupsi dan bertanggung jawab.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani melihat kini teknokrat seperti dirinya mempunyai banyak ruang di dalam pemerintahan—bukan hanya politisi. Kendati demikian, dia tidak menampik selalu ada tantangan.
“Bahkan dengan momentum politik itu, tidak semuanya akan mudah. Selalu ada kelompok kepentingan status quo yang akan melawan apabila mereka merasa terancam,” ungkap Sri Mulyani, dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).
Oleh sebab itu, mantan Kepala Bappenas itu mengaku selalu mencoba bernegosiasi kelompok yang tidak suka perubahan: entah itu terkait kebijakan perpajakan, subsidi, BUMN, hingga reformasi di Kementerian Keuangan sendiri.
Baca Juga
Sri Mulyani mengaku selalu meyakinkan para pengkritiknya lewat percakapan: bahwa tujuan berbagai kebijakan ekonominya bukan untuk menyerang kelompok tersebut tetapi untuk membangun Indonesia yang lebih baik sehingga turut berdampak positif ke mereka juga.
“Anda harus meyakinkan orang-orang yang paling meragukanmu. Saya tidak menghindari mereka, saya mendekati mereka,” katanya.
Hanya saja, Sri Mulyani mengakui berbagai negosiasi tersebut tidak selalu mudah. Menurutnya, akan selalu ada pandangan yang bertentangan siapa yang akan diuntungkan dari suatu kebijakan tertentu.
Dia meyakini, jalan satu-satunya ada membuka dialog. Entah itu dengan para politisi, birokrat, atau pun kelompok masyarakat sipil.
Menurutnya, yang terpenting mendapatkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dia kerap memanfaat media massa untuk membentuk opini publik terkait berbagai kebijakan yang ingin diambil.
“Saya menghubungi pemimpin redaksi, reporter, dan menjelaskan apa yang saya lakukan, dan mereka sering menjadi sekutu. Mereka percaya pada ide dan tujuan [kebijakan yang ingin diambil], dan itu menjadi kekuatan politik hebat untuk melawan mereka yang menentang perubahan,” ungkap Sri Mulyani.
Dia meyakini masyarakat Indonesia akan memberi kepercayaan kepada pejabat pemerintahan apabila mereka memang bertujuan memperbaiki keadaan negara—bukan sekadar untuk kepentingan-kepentingan pribadi.
.jpg?w=300&h=221)
