Pemerintah Harus Tekan Biaya Produksi Manufaktur

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah harus berupaya menekan biaya produksi jika ingin mengembangkan perindustrian di samping harus juga harus mendorong pembukaan pasar baru bagi produk yang dihasilkan sektor manufaktur.

Sementara itu, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memprediksi perekonomian Indonesia akan menanjak sebesar 5,2% hingga 5,4% dengan sektor manufaktur menjadi motor penggerak pertumbuhan.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Hendri Saparini mengatakan salah satu biaya produksi yang harus ditekan oleh pemerintah berada di sektor sumber energi yang mampu menggerakkan proses produksi di kawasan industri.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus segera menentukan sumber energi seperti apa yang akan mendukung suatu kawasan industri.

“Harus segera menetapkan sumber energinya. Apakah itu gas, karena memang produksi gas kita banyak, atau ada yang lain,” ujarnya sesuai pemaparan economic outlook 2016, Rabu (18/11).

Kebijakan mengenai pilihan energi itu menurutnya akan sejalan dengan kebijakan penyederhanaan perizinan pendirian pabrik di kawasan industri yang menjadi salah satu poin dalam paket kebijakan keenam yang dirilis pemerintah belum lama ini.

Biaya produksi lain yang harus ditekan menurutnya adalah inflasi yang menyebabkan para tenaga kerja harus mengeluarkan sebagian pendapatan untuk membiayai hidupnya.

Jika inflasi bisa ditekan, katanya, maka hal itu bisa sejalan dengan kebijakan pengupahan di mana kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan perekonomian dan inflasi.