Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenhub: 700 Bus Rapid Transit Sudah Masuk Perakitan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan sebanyak 700 dari 1.000 bus rapid transit (BRT) sudah masuk karoseri atau tempat perakitan bus.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan) didampingi Dirut Karoseri Laksana Iwan Arman (kiri) memeriksa fasilitas bus rapid transit (BRT) saat meninjau kesiapan perusahaan perakitan bus yang akan mengerjakan program pengadaan 1.000 unit bus BRT di Ungaran, Kab. Semarang, Jateng./Antara-R. Rekotomo
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan) didampingi Dirut Karoseri Laksana Iwan Arman (kiri) memeriksa fasilitas bus rapid transit (BRT) saat meninjau kesiapan perusahaan perakitan bus yang akan mengerjakan program pengadaan 1.000 unit bus BRT di Ungaran, Kab. Semarang, Jateng./Antara-R. Rekotomo

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan sebanyak 700 dari 1.000 "bus rapid transit" (BRT) sudah masuk karoseri atau tempat perakitan bus.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan Jujun Endah Wahyuningrum mengaku optimistis pada tahun ini 1.000 bus bisa terselesaikan.

"Dari 1.000 bus, dua per tiga sudah selesai, jadi tinggal 300," katanya, seusai sosialisasi Pentingnya Program Pencegahan HIV dan AIDS bagi Pemangku Kepentingan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Jujun mengatakan dalam pengerjaan perakitan tersebut juga dilakukan pengecekan rutin apakah aspeknya sesuai atau tidak.

"Jadi pekerjaan itu 10 paket, satu paket 50 unit, dibagi tiga termin misalnya 15 bus dan 20 bus," katanya.

Dia mengatakan setelah seluruhnya selesai, akan langsung didistribusikan ke daerah target di 33 provinsi. "SK-nya (surat keputusannya) lokasi sedang diproses," katanya.

Jujun mengatakan operator yang akan mengoperasikan bus-bus tersebut, yakni Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Dia juga mengatakan tengah menyegerakan dana kewajiban pelayanan publik (PSO) untuk angkutan umum yang seharusnya cair pada 2018.

"Kita mulai menjajaki untuk membahas memajukan subsidi itu, sementara PSO itu tergantung Kementerian Keuangan," katanya.

Direktur Utama Perum Damri I Gede Pasek Suardika sebelumnya menyebutkan kebutuhan PSO mencapai Rp629 miliar dengan kebutuhan sebesar Rp125 miliar pengoperasian untuk 1.000 bus. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper