Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemenhub: 700 Bus Rapid Transit Sudah Masuk Perakitan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan sebanyak 700 dari 1.000 "bus rapid transit" (BRT) sudah masuk karoseri atau tempat perakitan bus.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 12 November 2015  |  16:04 WIB
Kemenhub: 700 Bus Rapid Transit Sudah Masuk Perakitan
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan) didampingi Dirut Karoseri Laksana Iwan Arman (kiri) memeriksa fasilitas bus rapid transit (BRT) saat meninjau kesiapan perusahaan perakitan bus yang akan mengerjakan program pengadaan 1.000 unit bus BRT di Ungaran, Kab. Semarang, Jateng. - Antara/R. Rekotomo

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan sebanyak 700 dari 1.000 "bus rapid transit" (BRT) sudah masuk karoseri atau tempat perakitan bus.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan Jujun Endah Wahyuningrum mengaku optimistis pada tahun ini 1.000 bus bisa terselesaikan.

"Dari 1.000 bus, dua per tiga sudah selesai, jadi tinggal 300," katanya, seusai sosialisasi Pentingnya Program Pencegahan HIV dan AIDS bagi Pemangku Kepentingan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Jujun mengatakan dalam pengerjaan perakitan tersebut juga dilakukan pengecekan rutin apakah aspeknya sesuai atau tidak.

"Jadi pekerjaan itu 10 paket, satu paket 50 unit, dibagi tiga termin misalnya 15 bus dan 20 bus," katanya.

Dia mengatakan setelah seluruhnya selesai, akan langsung didistribusikan ke daerah target di 33 provinsi. "SK-nya (surat keputusannya) lokasi sedang diproses," katanya.

Jujun mengatakan operator yang akan mengoperasikan bus-bus tersebut, yakni Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Dia juga mengatakan tengah menyegerakan dana kewajiban pelayanan publik (PSO) untuk angkutan umum yang seharusnya cair pada 2018.

"Kita mulai menjajaki untuk membahas memajukan subsidi itu, sementara PSO itu tergantung Kementerian Keuangan," katanya.

Direktur Utama Perum Damri I Gede Pasek Suardika sebelumnya menyebutkan kebutuhan PSO mencapai Rp629 miliar dengan kebutuhan sebesar Rp125 miliar pengoperasian untuk 1.000 bus. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenhub Bus Rapid Transit

Sumber : Antara

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top