Bisnis.com, JAKARTA --- Uni Eropa berupaya mendorong reformasi proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah daerah sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan dengan Indonesia.
"Hal yang dilakukan antara lain meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah," ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend di Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Saat ditemui dalam lokakarya bertema strategi revitalisasi unit layanan pengadaan (ULP), dia mengatakan pihaknya bekerjasama dengan BTrust sebagai pihak ketiga yang akan berperan sebagai konsultan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.
Menurut dia, proyek Uni Eropa dengan BTrust telah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga membawa manfaat dalam waktu jangka panjang.
Mengenai kegiatan lokakarya tersebut, ia menilai hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang perlu mendapat perhatian semua pihak.
Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, KPK, dan 157 peserta dari berbagai elemen seperti pemerintah kabupaten/kota/provinsi, media masa, pihak donor, dan LSM.
Dalam kesempatan yang sama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga menilai salah satu pilar penting dalam reformasi pengadaan barang dan jasa adalah kelembagaan dan SDM pelaksana.
"Ahli pengadaan yang profesional sangat dibutuhkan dalam menyukseskan reformasi pengadaan barang dan jasa," kata Kepala LKPP Agus Prabowo saat ditemui dalam kesempatan yang sama.
Menurut dia, ahli pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah dituntut harus bebas dari intervensi manapun agar produk yang dihasilkan benar-benar yang terbaik.
Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah membentuk ULP yang kuat dan profesional, ujarnya menambahkan.
