Indonesia Net Importir Energi Pada 2030

Bisnis.com, JAKARTA --- Badang Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memprediksi mulai 2030 Indonesia akan menjadi net-importir energi karena keterbatasan sumber daya energi untuk memenuhi kenutuhan yang terus meningkat.

"Pada 2030 dicapai keseimbangan antara kapasitas impor energi dan kemampuan ekspor energi sehingga mulai tahun tersebut Indonesia akan menjadi net-importir energi," ujar Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi BPPT Adiarso dalam peluncuran buku "Outlook energi 2015" di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Penyediaan energi primer 2013-2050, ujar dia, meningkat delapan kali lipat dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,7 persen per tahun, yakni dari 1.179 juta SBM menjadi 9.255 juta SBM.

Bauran energi primer pada 2050, kata Adiarso, akan didominasi batubara sebanyak 45,5 persen, BBM 27,7 persen, gas bumi 15,1 persen dan energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 11,7%.

Ia menuturkan kebutuhan energi yang terus meningkat tersebut hanya dapat dipenuhi dari impor energi berupa minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM ) dan gas. Untuk gas, bahkan Indonesia akan menjadi net-importer gas mulai 2026 dalam bentuk LNG dan CBM jika produksi gas ke depan tidak ditingkatkan.

Menurut dia, ketergantungan impor energi yang tinggi dapat membahayakan ketahanan energi nasional sehingga upaya diversifikasi energi, pembangunan infrastruktur energi, seperti kilang serta investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi sangat diperlukan.

"Selain itu, kebijakan ekspor gas dan batubara perlu ditinjau ulang dalam rangka mengamankan pasokan energi domestik di kemudian hari," ujar Adiarso.

Diversifikasi dalam EBT, kata dia, masih masih sangat kecil, yakni kurang dari seperlima penyediaan energi, diantaranya untuk pembangkit listrik sebesar 42,43 juta SBM pada 2013 atau 11 persen dari total penggunaan energi di pembangkit listrik.

Menurut Adiarso, pemanfaatan EBT masih sedikit karena mempertimbangkan potensi keekonomian pembangkit energi terbarukan sehingga pembangkit yang dinilai menaikkan biaya sistem pembangkit listrik itu tidak diprioritaskan.

"Persoalan-persoalan dalam pengelolaan energi tersebut harus mendapat prioritas untuk dicarikan solusi mengingat energi adalah sebagai salahsatu faktor penggerak perekonomian nasional," ujar Adiarso.