Bisnis.com, JAKARTA—Pemilik barang bisa menghemat biaya pengiriman barang hingga 70% dengan menggunakan kapal barang milik PT Pelayaran Nasional Indonesia yang disubsidi oleh Kementerian Perhubungan senilai Rp258 miliar. Tiga rute yang disediakan ini akan dimulai 4 November 2015 dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.
Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Elfin Guntoro mengatakan akan mengoperasikan kapal barang untuk program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke enam rute terpilih yang berangkat dari dua pelabuhan besar tersebut. Kapal khusus angkut barang kebutuhan pokok dan curah ini baru melayani tiga rute dulu dikarenakan belum adanya kapal untuk tiga rute lain.
“Rata-rata kapalnya bermuatan 115 TEUs dengan mayoritas kontainer tergantung dari pengemasan barang yang diangkut. Pelayarannya memakan waktu 21-28 hari per voyage,” katanya, Jumat (30/10/2015).
Subsidi yang diberikan Kemenhub, tambahnya, hanya akan digunakan hingga akhir tahun sehingga dana tidak akan habis. “Paling terpakai sekitar Rp100 miliar. Posisi hari ini muatan masih 49 TEUs dan mudah-mudahan minggu depan bisa tambah,” bebernya.
Dia menegaskan kapal tersebut berangkat sesuai jadwal sehingga ada atau tidak ada muatan kapal tetap melakukan pelayaran. “Nanti Departemen Perdagangan yang tanggung jawab pengisian pokoknya bawa barang pokok kan masih ada dari Bulog dan departemen lain yang punya bahan pokok,” ujarnya.
Elfien mengungkapkan PT Pelni menargetkan mendapatkan keuntungan hingga 10%. Dia menerangkan contoh biaya untuk satu kontainer berukuran 20 ft sekitar Rp8 juta untuk rute Jakarta-Biak. “Kami hanya menjalankan apa yang menjadi program pemerintah yang penting tidak boleh rugi,” tegasnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit menyebutkan enam rute tersebut adalah dari Tanjung Perak ke Timikia, Merauke dan Waingapu dan Tanjung Priok ke Manokwari, Babang dan Natuna. Program ini guna mempercepat program tol laut agar para pemilik barang atau pengusaha di daerah-daerah, terutama di wilayah Timur memiliki kepastian adanya kapal yang melintas.
”Anggaran yang sudah disiapkan memang digunakan tinggal dua bulan lagi, tapi untuk tahun depan sudah kami siapkan juga sekitar Rp210miliar yang masih bisa ditambah dengan RAPBN,” jelasnya.
Dia memaparkan apabila rute ini sudah menjadi rute komersial tentu pemerintah akan melepasnya dan membuka rute baru. Dengan adanya penjadwalan yang tetap ini tentu akan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat yang ada di Indonesia Timur. “Ya ini seperti kapal perintis sih,” tuturnya.
Dari subsidi yang disediakan, lanjut Bobby, bisa membantu pengurangan tarif mencapai 70%. “Jadi, hematnya 70% dan pemilik barang hanya membayar 30% saja,” tutupnya.
